Sudutkota.id – Pemerintah Thailand menolak tawaran mediasi dari negara-negara ketiga terkait konflik bersenjata yang sedang berlangsung dengan Kamboja. Bangkok menegaskan bahwa penyelesaian hanya akan dilakukan melalui mekanisme bilateral, dan menuntut Phnom Penh segera menghentikan serangan lintas perbatasan.
Ketegangan perbatasan yang telah lama membara antara kedua negara Asia Tenggara tersebut kembali pecah menjadi bentrokan terbuka sejak Kamis (24/7/2025), dengan saling tembak artileri yang terus berlangsung hingga Jumat (25/7/2025). Menurut laporan Reuters, ini merupakan pertempuran terparah dalam lebih dari satu dekade terakhir, dan telah menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas. Sebagian besar merupakan warga sipil Thailand.
Meskipun Amerika Serikat, Tiongkok, dan Malaysia, yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN, telah menyatakan kesediaan untuk memfasilitasi dialog damai, namun Thailand tetap menolak campur tangan pihak ketiga.
“Saya tidak berpikir kami membutuhkan mediasi dari negara lain saat ini,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, dalam wawancara dengan Reuters. “Kami tetap pada posisi bahwa mekanisme bilateral adalah jalan terbaik. Ini adalah konfrontasi antara dua negara.”
Nikorndej juga menegaskan bahwa pintu dialog masih terbuka, namun menuntut Kamboja menghentikan kekerasan terlebih dahulu.
Sementara itu, pemerintah Kamboja belum memberikan tanggapan resmi. Namun Perdana Menteri Hun Manet telah mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menggelar pertemuan darurat, dengan menuduh Thailand melakukan “agresi militer yang tidak diprovokasi dan telah direncanakan.”
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan tertutup terkait situasi ini pada Jumat malam.
Bentrokan dipicu sehari setelah Thailand menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir utusan Kamboja sebagai respons atas ledakan ranjau darat yang melukai beberapa tentara Thailand. Otoritas Thailand menuding ranjau tersebut baru saja dipasang oleh pasukan Kamboja, tuduhan yang dibantah keras oleh pihak Phnom Penh.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, selaku Ketua ASEAN, menyatakan telah menghubungi kedua belah pihak dan mendorong penyelesaian damai. “Jika keluarga besar ASEAN ingin memfasilitasi kembalinya negosiasi bilateral yang konstruktif, itu tentu kami sambut,” kata Nikorndej. (af)
