Sudutkota.id– DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur menyoroti temuan makanan bergizi gratis (MBG) yang diduga basi dan tidak layak konsumsi di sejumlah sekolah di Kecamatan Kesamben.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menyayangkan masih ditemukannya makanan bermasalah di tengah pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi anak sekolah.
Menurutnya, kejadian tersebut mencederai tujuan utama program MBG yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi peserta didik.
Hadi menegaskan, temuan MBG basi di sekolah-sekolah Kesamben menjadi tanggung jawab penuh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia meminta agar pengawasan dan evaluasi dilakukan secara lebih ketat, terutama pada manajemen pengelolaan dan distribusi makanan.
“Evaluasi manajemen itu yang paling utama. Karena di SPPG ada puluhan pekerja, seharusnya bisa mengontrol apakah makanan itu layak konsumsi atau tidak,” kata Hadi, Rabu (21/1/2026).
Ia menekankan bahwa program MBG tidak boleh hanya berjalan secara administratif, namun harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan gizi anak didik.
Lemahnya pengawasan, kata dia, berpotensi membuat makanan yang disalurkan justru tidak bergizi dan membahayakan kesehatan siswa.
“Jangan sampai program untuk gizi anak didik kita semua menjadi tidak bergizi dan justru membahayakan,” ujarnya.
Politikus PKB tersebut juga menyoroti pentingnya pengawasan berlapis dalam pelaksanaan MBG, mulai dari pemilihan bahan makanan, proses pengolahan, hingga sebelum pendistribusian ke sekolah-sekolah. Seluruh tahapan tersebut, menurutnya, wajib melalui pengecekan menyeluruh.
“Pemilihan bahan makanan dan sebelum didistribusikan harus benar-benar dilakukan kroscek dengan benar. Pengawasan harus lebih ketat lagi,” imbuhnya.
Hadi berharap kejadian MBG basi di Kecamatan Kesamben tidak kembali terulang. DPRD Jombang, lanjutnya, tidak ingin ada penerima manfaat program MBG yang sampai mengalami gangguan kesehatan, terlebih hingga keracunan makanan.
“Kami tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Bahkan kami tidak ingin ada penerima manfaat yang sampai keracunan,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan.
Sejumlah wali murid mengeluhkan kualitas makanan MBG yang diterima anak-anak mereka, bahkan diduga tidak layak konsumsi karena basi.
Keluhan tersebut disebut tidak hanya terjadi di satu sekolah, melainkan merata di beberapa wilayah penerima program MBG di Kecamatan Kesamben.
Salah satu wali murid berinisial LF mengungkapkan, menu MBG yang disuplai oleh SPPG Yayasan Miftahul Ulum menuai banyak protes dari orang tua siswa.
“Iya mas, menu MBG dari SPPG Miftahul Ulum banyak dikeluhkan. Tidak hanya di Desa Dero, Kedungbetik, atau Kesamben saja, tapi merata,” ujar LF saat dikonfirmasi, Selasa (20/1/2026).
LF menuturkan, anaknya yang bersekolah di SD Candisari memilih tidak mengonsumsi makanan MBG karena mengaku makanan tersebut sudah dalam kondisi basi.
“Anak saya bilang nasinya dan lauknya basi, jadi tidak dimakan. Tidak mungkin anak kecil mengada-ada,” katanya.
Akibat kondisi tersebut, sebagian siswa memilih untuk makan di rumah. Para wali murid pun berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG yang menyasar anak-anak sekolah tersebut.
