Sudutkota.id- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa keputusan pemerintahannya untuk membuka kembali jalur bantuan terbatas ke Gaza merupakan hasil tekanan dari sekutu internasional, yang mengaitkan dukungan mereka terhadap Israel dengan kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina.
Setelah berminggu-minggu menutup akses bantuan ke Gaza, Netanyahu pada Senin (19/5) menyatakan bahwa beberapa negara sahabat menyampaikan secara terang-terangan bahwa mereka tidak dapat terus mendukung Israel jika “gambar kelaparan massal” terus mencuat dari Gaza.
Langkah ini diambil menyusul kritik tajam dari PBB, organisasi kemanusiaan, dan beberapa negara Eropa atas blokade Israel terhadap pengiriman makanan, bahan bakar, dan obat-obatan ke Gaza, wilayah padat penduduk yang kini terancam krisis kelaparan akut. Tekanan global ini memaksa pemerintah Israel mengizinkan masuknya bantuan minimum demi menghindari bencana kemanusiaan yang lebih besar.
Namun, keputusan ini memicu ketegangan baru di dalam negeri. Netanyahu menghadapi desakan dari sayap kanan dalam pemerintahannya yang menentang keras pemberian bantuan apa pun kepada Gaza. Untuk menenangkan basis pendukung nasionalisnya, Netanyahu menegaskan bahwa bantuan yang diberikan sangat terbatas dan ditujukan untuk mendukung strategi militer Israel, termasuk upaya menghindari penguatan Hamas.
Dikutip dari AP News, dalam pernyataan video yang diunggah di media sosial, Netanyahu mengatakan bahwa sekutu Israel telah menyuarakan kekhawatiran tentang “gambaran kelaparan.”
“Sahabat-sahabat terbaik Israel di dunia, telah mengatakan ada ‘satu hal yang tidak dapat kami tahan. Kami tidak dapat menerima gambaran tentang kelaparan, kelaparan massal. Kami tidak dapat menahannya. Kami tidak akan dapat mendukung Anda’. Oleh karena itu, untuk mencapai kemenangan, kita perlu memecahkan masalah tersebut dengan cara tertentu,” terang Netanyahu.
Netanyahu mengatakan situasi saat ini sudah mendekati ‘garis merah’ dan ‘titik berbahaya,’ tetapi tidak jelas apakah ia merujuk pada krisis di Gaza atau potensi hilangnya dukungan dari sekutu.
Pemerintah juga mengumumkan rencana untuk mengatur distribusi bantuan melalui pusat-pusat logistik yang diawasi militer dan dijalankan oleh organisasi yang didukung AS, dengan klaim mencegah penyalahgunaan oleh Hamas. Namun, kelompok bantuan menolak rencana itu karena dinilai tidak efektif dan melanggar prinsip netralitas kemanusiaan.
Seorang pejabat PBB mengatakan pengiriman 20 truk bantuan yang sebagian besar membawa makanan diperkirakan akan tiba pada hari Senin. Pejabat tersebut tidak berwenang untuk memberi keterangan kepada media dan berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan.
Di tengah ketegangan itu, Israel meningkatkan serangan militernya di Gaza. Khan Younis, kota terbesar kedua di Gaza, kembali menjadi target evakuasi besar-besaran, sementara laporan terbaru menyebut operasi penyamaran militer Israel menewaskan beberapa warga Palestina, termasuk seorang tokoh militan lokal.
Perang yang berkecamuk sejak 7 Oktober 2023 ini telah menewaskan lebih dari 53.000 warga Palestina menurut otoritas kesehatan Gaza, sementara serangan awal Hamas menewaskan 1.200 warga Israel.
Kini, tekanan internasional dan konflik internal menempatkan Netanyahu dalam posisi genting, yaitu menyeimbangkan antara tuntutan sekutu global dan tekanan politik domestik yang semakin kuat. (kae)
