Sudutkota.id – Pintu kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batu di Jalan Kartini, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu tampak ditutup oleh salah satu petugas. Ternyata kantor PMI Kota Batu menutup sementara seluruh aktivitasnya hingga waktu yang belum dapat ditentukan.
Kondisi tersebut terlihat jelas dari papan pengumuman di depan kantor PMI. Kepala Markas PMI Kota Batu, Abdul Mutholib, membenarkan bahwa operasional PMI saat ini benar-benar terhenti seperti pelayanan donor darah, ambulan, siaga pertolongan pertama, antar jemput pasien, bantuan evakuasi Kecelakaan Lalu Lintas (KLL), dan lainnya.
Ketiadaan anggaran menjadi penyebab utama. Sejak Januari hingga Juli 2025, markas PMI Batu bertahan dengan menggunakan dana talangan pribadi dari bendahara, kepala markas, serta beberapa pihak internal lainnya.
“Operasional sejak Februari sampai Juli tanpa gaji. Total talangan untuk operasional sekitar Rp 80 jutaan, termasuk kebutuhan ambulance, listrik, telepon, air, Wi-Fi, makan-minum, dan obat-obatan,” kata Tholib, Sabtu 2 Agustus 2025.
Dirinya menjelaskan bahwa yang terdampak langsung adalah tiga petugas utama yaitu kepala markas, sopir ambulance, dan staf administrasi yang semuanya bekerja sebagai relawan dengan sistem honor. Sejak Februari, mereka tak menerima pembayaran apa pun.
“Kami butuh rata-rata Rp 9 juta per bulan untuk biaya operasional minimal. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah, karena PMI turut membantu kegiatan kemanusiaan, terutama pelayanan kesehatan darurat,” tegasnya.
Tholib menambahkan bahwa kondisi keterlambatan honor sebenarnya bukan hal baru di PMI Batu. Namun, tahun 2025 ini merupakan yang terburuk sejak dirinya bertugas.
“Vakumnya PMI Batu sebenarnya sudah diketahui oleh pusat. Tapi kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Talangan sudah maksimal baik dari saya pribadi atau rekan-rekan, jadi kita tidak bisa berbuat apa lagi. Mohon maaf sebelumnya,” keluhnya.
Saat ditanya soal adanya gugatan terkait pemilihan Ketua PMI Kota Batu, Tholib enggan banyak berkomentar. Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas di bagian kesekretariatan, bukan pada ranah kebijakan organisasi.
“Kami hanya menjalankan tugas administratif dan teknis pelayanan. Soal dinamika kepengurusan, bukan wewenang kami,” tutupnya. (rsw)
