Sudutkota.id – Setelah disinyalir terima suplai dana kampanye dari operator rekanan, salah seorang pasangan calon (Paslon) kepala daerah di Kota Malang diduga juga mengintervensi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendulang suara.
Intervensi itu tidak hanya pada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Tapi juga pada ASN Pemerintah Kabupaten Malang yang berdomisili di wilayah Kota Malang.
Hal itu terlihat dari adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang sebelumnya telah menjadi agenda rutin di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang. Seperti senam sehat, pemeriksaan kesehatan dan mata gratis di Puskesmas.
Untuk saat ini, kegiatan-kegiatan tersebut dihentikan tanpa ada penjelasan. Sehingga hal tersebut jadi tanda tanya besar. Bahkan patut diduga, pelayanan masyarakat di Pemkot Malang sudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu.
Kondisi seperti itu, memicu banyak spekulasi dari masyarakat. Menurut aktivis sekaligus Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan, Eryk Armando Talla, pelaksanaan Pilkada di Kota Malang saat ini berbau korupsi politik. Dan kondisi itu akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Apa yang terjadi di Pilkada Kota Malang saat ini patut diduga adalah Korupsi Politik. Karena disinyalir melibatkan berbagai institusi formal negara. Seperti legislatif, yudikatif, hingga pemerintah daerah,” ungkap Eryk, Minggu (16/11/2024).
Menurut Eryk, korupsi politik lebih rumit dan lebih kompleks. Karena melibatkan banyak pihak. Akibatnya, dapat mencederai sistem demokrasi. Karena Paslon menggunakan kekuatan koleganya untuk mengajak calon pemilih dengan iming-iming imbalan tertentu.
Bahkan, Eryk memperoleh informasi, ada dugaan salah satu Paslon di Kota Malang yang disinyalir mengajak ASN untuk mencari suara. Sebagai imbalannya, Paslon tersebut mengiming-iming si ASN jabatan tertentu, jika mau mendukungnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu Paslon yang diduga kongkalikong dengan mafia proyek itu adalah mantan pejabat struktural. Sedangkan koordinator kontraktor (operator) yang disinyalir mensupport dana ke Paslon tersebut, berinisial W dan bukan berasal dari Kota Malang.
Perjanjian diantara mereka yakni, jika nanti Paslon tersebut terpilih memimpin Kota Malang, maka proyek-proyek pemerintahan akan mereka monopoli. Baik proyek-proyek yang lelang maupun proyek penunjukan langsung (PL).
“Bahkan, kabarnya si operator sudah menggalang dana ke rekanan atau kontraktor lain. Infonya sudah terkumpul dana sekitar Rp 10 Miliar. Dan sudah disetorkan ke Paslon tersebut,” ujar sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan, Sabtu (16/11).(SW)
