Sudutkota.id– Dinamika internal Nahdlatul Ulama (NU), Rais Syuriyah PBNU Prof. Muhammad Nuh menegaskan bahwa keputusan Syuriyah terkait pemberian sanksi kepada jajaran PBNU telah bersifat final dan tidak berubah pasca pertemuan para sesepuh NU di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.
Penegasan itu disampaikan usai menghadiri pertemuan tertutup di Ndalem Kasepuhan Tebuireng pada Sabtu (6/12/2025).
Muhammad Nuh hadir mewakili Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar yang tidak bisa hadir.
“Rais Aam sedang menghadiri haul di Lasem, sementara Wakil Rais Aam berada di Jakarta. Karena itu saya dan Mas Nur Hidayat ditugaskan untuk hadir,” ujarnya, Minggu 7 Desember 2025.
Pertemuan Tebuireng merupakan rangkaian dari musyawarah para sesepuh di Ploso, Kediri, yang digagas KH Umar Wahid dan Pengasuh Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin).
Forum ini menjadi ruang klarifikasi dan penyampaian pandangan para tokoh senior di tengah dinamika organisasi PBNU.
“Forum ini sangat baik karena menjadi ruang untuk mendengarkan pandangan para sesepuh,” jelas Nuh.
Sejumlah mustasyar PBNU dan tokoh senior NU hadir langsung maupun melalui sambungan daring, termasuk KH Ma’ruf Amin dan Sinta Nuriyah.
Selain itu, Muhammad Nuh menegaskan bahwa keputusan Syuriyah PBNU dalam menetapkan sanksi bukanlah konflik antarindividu.
“Tidak ada perselisihan individu. Ini murni persoalan organisasi karena ada kesalahan dan karenanya diberikan sanksi. Mundur atau diberhentikan, itu sudah Anda semua ketahui,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa Syuriyah PBNU memiliki posisi supremasi dalam struktur organisasi, sehingga keputusannya bersifat mengikat.
“Keputusan itu sudah selesai dan final. Rais Aam telah menyampaikan secara terbuka, termasuk terakhir di PWNU Jawa Timur,” ujarnya.
Menjawab kabar tentang kemungkinan pencabutan keputusan setelah pertemuan Tebuireng, Nuh memastikan tidak ada perubahan sikap.
“Tidak ada. Sampai saat ini posisi Syuriyah adalah posisi supremasi, dan keputusannya sudah final,” tegasnya.
Ia memastikan agenda pleno PBNU pada Selasa, 9 Desember 2025 tetap digelar untuk menetapkan pejabat (PJ) baru.
“Pleno akan menindaklanjuti dengan mengangkat pejabat yang baru. Undangan juga sudah beredar,” tambahnya.
Meski keputusan dianggap final, Nuh menyebut peluang kebaikan bagi organisasi tetap terbuka selama melalui mekanisme yang benar.
“Ini bukan islah karena tidak ada gegeran. Ini konteksnya pemberian sanksi. Saran tetap kami terima, tetapi keputusan harus melalui mekanisme organisasi,” ujarnya.
Ia juga membuka kemungkinan adanya pertemuan lanjutan antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam satu majelis, meski waktunya belum ditentukan.
“Para sesepuh baru mendengarkan dan bertanya. Belum ada arahan. Setelah mendengarkan semua pihak, barulah akan muncul pandangan-pandangan,” pungkasnya.
