Sudutkota.id– Kanada mengumumkan langkah mengejutkan di tengah meningkatnya tekanan global terhadap kebijakan Israel. Perdana Menteri Mark Carney menyatakan bahwa Kanada akan mengakui Palestina sebagai negara resmi dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang digelar September 2025 pada Kamis (31/07).
Keputusan ini mengikuti jejak Prancis dan Inggris yang lebih dulu mengumumkan langkah serupa.
“Kanada bermaksud mengakui Negara Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap solusi dua negara dan demi menghentikan penderitaan yang tak tertahankan di Gaza,” ujar Carney seperti dikutip dari AP News.
Ia menambahkan, pengakuan tersebut akan dilakukan jika Otoritas Palestina menggelar pemilihan umum yang demokratis pada 2026 tanpa melibatkan Hamas, serta berkomitmen pada proses demiliterisasi.
Langkah ini sontak menjadi perhatian dunia, mengingat Kanada selama ini dikenal berhati-hati dalam kebijakan luar negeri terkait konflik Israel-Palestina. Carney mengakui tantangan besar di depan, namun menilai ini saatnya dunia bergerak.
“Banyak hal yang harus terjadi sebelum negara demokrasi yang layak dapat didirikan,” katanya.
Keputusan Kanada ini menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang juga akan mengakui negara Palestina di forum PBB September nanti. Ketiganya kini menjadi pemimpin negara-negara besar Barat yang terang-terangan menantang posisi keras Israel terhadap kemerdekaan Palestina.
“Tekanan internasional tak bisa diabaikan. Dunia menuntut keadilan bagi rakyat Palestina,” ujar Carney yang mengaku telah berdiskusi langsung dengan Macron dan Starmer.
Di sisi lain, pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak keras solusi dua negara. Duta Besar Israel untuk Kanada, Iddo Moed, menyebut pengakuan itu sebagai tindakan yang mengecewakan dari sahabat yang kini terasa asing.
Ia menilai dunia gagal memahami penderitaan warga Israel yang masih menjadi korban penyanderaan Hamas.
“Kami mendengarkan dunia dengan sangat baik, lantang dan jelas. Saya rasa di atmosfer global saat ini belum ada pemahaman tentang penderitaan para sandera yang ditawan oleh kelompok militan Hamas di Gaza,” terangnya
Diketahui, sejak serangan Hamas ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 251 lainnya, konflik terus berkobar.
Israel membalas dengan serangan militer besar-besaran yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina. PBB menyebut angka ini sebagai salah satu catatan kemanusiaan terburuk dalam sejarah konflik modern.
Sementara itu, Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump tidak akan mengikuti langkah negara-negara Barat tersebut. Seorang pejabat pemerintah AS mengatakan Trump lebih memilih fokus pada bantuan pangan ketimbang memberi pengakuan yang menurutnya justru akan menghadiahi Hamas.
“Seperti yang dinyatakan Presiden, dia akan memberi penghargaan kepada Hamas jika dia mengakui negara Palestina, dan dia tidak berpikir mereka seharusnya diberi penghargaan,” pungkas pejabat itu. (kae)
