Jombang, Sudutkota.id – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang tercatat baru mencapai 71,65 persen.
Capaian ini masih jauh dari target serapan sebesar 95 persen yang ditetapkan pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, mengungkapkan bahwa rendahnya serapan APBD disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adanya proyek bernilai miliaran rupiah yang gagal dikerjakan tahun ini.
“Ada proyek jembatan Bailey senilai Rp3,5 miliar di Desa Kudubanjar, Kecamatan Kudu, yang tidak bisa dilaksanakan tahun ini karena proses lelangnya gagal tiga kali. Akibatnya, anggaran belum bisa terserap,” jelas Agus, Rabu (5/11/2025).
Agus mengatakan, meski masih di angka 71 persen, pemerintah daerah tetap optimistis serapan anggaran akan meningkat seiring percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Hingga awal November, beberapa OPD di Jombang mencatatkan serapan anggaran tertinggi.
Yakni, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA), Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Peterongan.
“Sektor-sektor ini menunjukkan progres yang baik dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Kami apresiasi karena mereka mampu memaksimalkan waktu dan tahapan yang ada,” kata Agus.
Di sisi lain, lima perangkat daerah tercatat memiliki serapan anggaran paling rendah, yakni, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kecamatan Tembelang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) dan Dinas Sosial,” ujarnya.
Agus menuturkan, selain faktor gagal lelang di Dinas Perkim, rendahnya serapan di sejumlah dinas lain lebih disebabkan oleh kendala administrasi dan teknis.
“Contohnya Dinas Sosial, yang masih dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang,” katanya.
Untuk itu, ia mengaku Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan akan terus melakukan evaluasi berkala dan mempercepat realisasi APBD 2025.
Langkah percepatan dilakukan melalui, percepatan pengadaan barang dan jasa, penyederhanaan proses administrasi teknis, dan penguatan koordinasi lintas instansi.
“Target tetap 95 persen. Kami optimistis bisa tercapai dengan kerja keras semua perangkat daerah. APBD ini harus memberi manfaat kembali kepada masyarakat, bukan sekadar angka,” tegas Agus.
