Sudutkota.id – Dalam kunjungan kerjanya ke Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) L’SIMA Ngajum, Kabupaten Malang, Senin (28/7/2025), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., mengajak pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk lebih aktif berkontribusi dalam program pembinaan dan pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Agus menegaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 280.000 warga binaan dan tahanan di seluruh Indonesia. Menariknya, 98 persen di antaranya berada di usia produktif, sehingga perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pembinaan yang tepat agar mereka mampu berintegrasi kembali ke masyarakat.
“Warga binaan ini bukan hanya tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tapi juga pemerintah daerah dan masyarakat. Mereka berasal dari kita, dan suatu saat akan kembali ke tengah masyarakat. Maka kita harus pastikan mereka kembali sebagai pribadi yang siap dan mandiri,” ujar Agus Andrianto.
Di SAE L’SIMA Ngajum, Menteri meninjau berbagai program pembinaan yang telah berjalan, mulai dari peternakan sapi, kambing, ayam petelur, itik, hingga pertanian dan pelatihan konveksi. Menurutnya, potensi ini sangat besar jika didukung oleh investasi dan kemitraan dari pihak luar.
“Masih banyak lahan-lahan kita yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini peluang besar. Saya mengajak pelaku usaha dan investor lokal untuk terlibat, menciptakan lapangan kerja bagi warga binaan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan,” tegasnya.
Agus juga menyampaikan keprihatinannya atas masih adanya warga binaan yang terjerat dalam jaringan peredaran narkotika meskipun sudah berada di dalam Lapas atau Rutan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya rehabilitasi, pendampingan, dan penguatan sistem pembinaan terpadu.
“Kami tidak akan kompromi terhadap jaringan narkoba. Tapi kami juga harus memberi jalan keluar melalui pelatihan dan pembinaan yang menyentuh akar persoalan,” ungkapnya.
Dalam bidang keimigrasian, Menteri Agus Andrianto mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong percepatan pelayanan melalui pembukaan Unit Pelayanan Keimigrasian (UPK) di berbagai daerah, termasuk di pusat-pusat perbelanjaan.
“Kami menyambut baik permintaan bupati dan wali kota untuk mendekatkan layanan keimigrasian. Ini bagian dari reformasi birokrasi agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh mengurus dokumen,” katanya.
Agus juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penerbitan dokumen keimigrasian, mengingat masih maraknya kasus perdagangan orang (TPPO). Ia menyebut lebih dari 20 warga Jawa Timur baru-baru ini dipulangkan akibat berangkat ke luar negeri secara ilegal.
Mengakhiri kunjungan, Agus menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dan mengajak untuk terus bersinergi dalam membangun sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan produktif.
“Mari kita manfaatkan lahan, potensi sumber daya alam, dan semangat gotong royong untuk membangun program pemasyarakatan yang bukan hanya menahan, tapi juga membina dan memberdayakan,” pungkasnya.(mit)
