Sudutkota.id – Suasana politik Jawa Timur diperkirakan bakal memanas pada Rabu, 3 September 2025. Ribuan massa dari berbagai daerah akan memadati Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dalam aksi besar bertajuk “Demo Turunkan Gubernur Jawa Timur.”
Informasi mengenai aksi tersebut beredar luas melalui akun Facebook milik pengacara sekaligus aktivis, Cak Sholeh, yang dikenal dengan jargon “No Viral No Justice.” Dalam unggahannya, ia menyebut aksi itu lahir dari akumulasi keresahan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“KPK harus tegas, jangan hanya berhenti di DPRD Jawa Timur. Gubernur juga harus diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana hibah triliunan rupiah. Selain itu, isu pengampunan pajak kendaraan bermotor dan pungli di sekolah negeri menjadi keresahan nyata rakyat Jatim dari Banyuwangi sampai Ngawi,” tegas Cak Sholeh, Kamis (21/8/2025).
Konsolidasi aksi telah dilakukan sejak beberapa hari terakhir. Pertemuan-pertemuan kecil berlangsung. Dalam pertemuan tersebut disebutkan berasal dari sejumlah daerah, mulai Gresik, Sidoarjo, Malang, Madura, Pasuruan, hingga Batu. Para perwakilan massa mengaku siap menurunkan ribuan orang ke Surabaya. Bahkan, sejumlah ormas dan komunitas masyarakat juga menyatakan bergabung.
Dalam seruan resminya, Cak Sholeh menyampaikan bahwa ada tiga isu besar yang akan menjadi fokus aksi:
Penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dan empat
Massa menilai kebijakan keringanan pajak yang selama ini dikeluarkan Pemprov setengah hati karena hanya berlaku untuk kelompok tertentu, seperti ojek online dan warga miskin yang memenuhi syarat administrasi.
Pengusutan dugaan korupsi dana hibah triliunan rupiah
Massa meminta KPK tidak berhenti pada dugaan keterlibatan anggota DPRD Jatim, tetapi juga memeriksa dan menjerat Gubernur yang dinilai punya peran besar dalam aliran dana tersebut.
Penghapusan praktik pungutan liar (pungli) di SMA/SMK Negeri
Selain pungli, praktik penahanan ijazah yang dilakukan sejumlah sekolah negeri dinilai mencederai hak pendidikan warga. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan Pemprov terhadap layanan dasar masyarakat.
Tokoh lain, yang hadir di pertemuan itu juga menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk hak konstitusional rakyat yang dijamin undang-undang. “Menyampaikan pendapat adalah hak asasi manusia. Rakyat Jawa Timur hari ini gelisah, dan 3 September harus kita jadikan momentum revolusi rakyat,” ujarnya lantang.
Sementara itu, tokoh yang disebut bernama Haji Kusuma menilai aksi ini sebagai titik balik perjuangan masyarakat Jawa Timur. “Di belakang kita ada gedung tempat Gubernur tidur nyenyak. Tapi rakyat dari 29 kabupaten dan 9 kota sedang menggugat. Hari ini kita pastikan arah masa depan Jawa Timur,” katanya.
Aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB ini diprediksi berlangsung hingga tuntutan dipenuhi. Tidak hanya unjuk rasa, massa juga berencana melakukan mimbar bebas dan doa bersama sebagai simbol perlawanan damai.
Situasi diperkirakan menjadi salah satu gelombang demonstrasi terbesar di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai elemen masyarakat dari buruh, petani, pelajar, hingga komunitas pengemudi ojek online akan bergabung dalam aksi yang menamakan diri sebagai “Rakyat Jawa Timur.” (mit/san)
