Sudutkota.id – Ribuan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya dan Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya, menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Malang. Mereka menuntut sembilan poin tuntutan dalam aksi Indonesia Gelap, Selasa (18/2/2025).
Pantauan awak media di lokasi, sekitar pukul 12.30 WIB massa aksi bergerak dari kawasan Stadion Gajayana Malang menuju Alun-alun Tugu Kota Malang.
Ribuan massa yang menggunakan dresscode serba hitam, berjalan memenuhi jalanan kawasan DPRD Kota Malang sembari membawa berbagai macam poster.
Mulai dari poster-poster bergambarkan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, bendera bertuliskan ‘Reformasi Dikorupsi’, poster bertuliskan ‘Indonesia Gelap’ hingga poster bertuliskan ‘Dikasih Makan Siang Untuk Dilarang Merasakan Kesejahteraan’.
Bahkan, mereka pun juga melakukan aksi teatrikal di depan gedung DPRD Kota Malang. Ribuan massa aksi demo duduk dan tengkurap untuk melambangkan rendahnya harapan kesejahteraan.
Poster-poster mereka pasang di pagar DPRD Kota Malang. Setelah memasang foto banner Prabowo-Gibran, massa mahasiswa kemudian membakar ban bekas. Aksi ini dilakukan juga tepat di depan pintu pagar DPRD Kota Malang.
Koordinator Lapangan Aksi, Rembo mengatakan, salah satu isu yang mereka serukan terkait efisiensi anggaran. Mereka menilai efisiensi tersebut hanya akal-akalan pemerintah untuk menutup anggaran program andalan Prabowo-Gibran makan bergizi gratis (MBG).
Massa kemudian membuka paksa pintu gerbang kantor dewan dan ke halaman dalam gedung untuk bertemu ketua dewan. Sementara sejumlah polisi tampak hanya melihat dan berjaga di depan pintu.
Rembo menjelaskan, sembilan poin tuntutan dari massa aksi, yakni, Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.
Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.
Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan.
Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan yg mengeluarkannya dari anggaran.
Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Meminta pemerintah menjelaskan secara rinci dampak Efisiensi terhadap pembangunan infrastruktur. Mengkhawatirkan menurunnya pelayanan publik.
Mengkritik sektor pertahanan yang lebih diutamakan anggarannya daripada sektor primer lain seperti infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan. Kesejahteraan Rakyat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah.
Menolak komersialisasi pendidikan dan kenaikan UKT dampak efisiensi. Mengkritisi PTNBH dan mendorong mahasiswa untuk aktif mengawal dampak kebijakan efisiensi melalui aksi yang terkoordinasi dengan luas.(AD)
