Politik

Rektor Unidha Tak Ingin Ajak Pilih Paslon Tertentu hingga Tekankan Persatuan dan Kesatuan di Pilpres 2024

34
×

Rektor Unidha Tak Ingin Ajak Pilih Paslon Tertentu hingga Tekankan Persatuan dan Kesatuan di Pilpres 2024

Share this article
Rektor Wisnu Wardhana (Unidha) Malang, Prof. Dr. H. Suko Wiyono, SH, M.H. (foto: Istimewa)

Sudutkota.id- Rektor Wisnu Wardhana (Unidha) Malang,
Prof. Dr. H. Suko Wiyono, SH, M.H. menyatakan tidak akan mengajak PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di Jatim untuk memilih Paslon Capres maupun Cawapres tertentu, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Begitu juga ia menekankan agar seluruh kampus, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

“Kami menghimbau agar pimpinan PTS di Jatim tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meski harus berbeda pilihan dan juga beda pendapat dalam Pilpres,” ungkap, Suko di Malang, Senin (5/2).

Selain itu, ia menegaskan, agar seluruh pimpinan PTS  harus memberi teladan kepada segenap warga masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan nilai nilai luhur Pancasila.

“Tidak melanggar etika, juga tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk jumlah PTS di Jatim adalah 253, memiliki Badan Penyelenggara yang visi dan misinya berbeda antara PTS yang satu dengan yang lain. Sehingga, banyak kemungkinan antara pengelola PTS yang satu berbeda pilihan dengan PTS yang lain,” terang Suko.

Baca Juga :  Tiga Paslon Dinyatakan Lolos Tes Kesehatan di Kontestasi Pilwali Kota Batu 2024

Masih menurut Suko, sikap yang diambil oleh pihaknya, agar bisa dilakukan oleh semua yang diberi amanah menjadi pimpinan.

“Hal ini juga kami harapkan tidak hanya dilakukan oleh pimpinan PTS saja, tetapi juga dilakukan oleh semua yang diberi amanah untuk memimpin bangsa ini di semua lini dan lapisan dari level tertinggi Presiden sampai lapisan yang paling bawah Ini adalah tugas kita bersama,” terangnya.

Seluruh warga bangsa untuk selalu berpegang pada kultur ataupun budaya bangsa.

“Jangan sampai narasi-narasi yang kita sampaikan bisa membuat ketersinggungan orang ataupun pihak lain,” tandas Suko.

Baca Juga :  Dikala Mahfud MD Ditanya Soal Pemimpin yang Tak Jadi Boneka Partai Pengusung

Ia menjelaskan, setiap orang memiliki hak demokrasi tanpa terkecuali. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tanpa terkecuali. Dan hal ini, sudah dijamin dalam UUD 1945.

“Silakan menggunakan haknya, tapi jangan memaksakan orang lain bahwa pendapatnya paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Kami menghimbau untuk menjaga iklim demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara diatas kepentingan kelompok, golongan tertentu,” tandas Suko.

Terakhir, pihaknya berpesan agar seluruh komponen bangsa hingga aparatur negara untuk tidak menyakiti hati masyarakat.

“Menjelang Pemilu dan paska pemilu nantinya, perlu pendekatan kultural kepada siapapun. Tidak boleh main kasar, dan harus merangkul serta menyentuh semua golongan dengan baik,” pungkasnya. (Dy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *