Sudutkota.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan secara rinci rancang bangun atau blueprint pembangunan nasional dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025).
Dokumen visi ini menjadi panduan menuju Indonesia Emas 2045, dibangun di atas tiga pilar utama: kepemimpinan inklusif, semangat gotong royong, dan penegakan hukum yang tegas.
Prabowo menjelaskan bahwa rancang bangun ini memadukan strategi pembangunan di berbagai sektor: ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan sumber daya manusia (SDM).
Ia menegaskan, penguatan kebudayaan nasional menjadi kompas untuk menghadapi derasnya arus globalisasi, sekaligus penguat jati diri bangsa.
“Indonesia Emas 2045 harus menjadi peradaban yang tangguh, berakar pada budaya sendiri, namun mampu bersaing secara global,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti kemajuan dalam keterwakilan perempuan di parlemen yang mencapai 21,9 persen atau 127 dari 580 anggota DPR periode 2024–2029, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski begitu, ia menegaskan bahwa target minimal 30 persen masih harus dikejar.
“Suara perempuan adalah nada asli yang ikut membentuk simfoni peradaban,” tegasnya.
Prabowo mengingatkan, blueprint tersebut akan rapuh jika tidak diiringi penanganan serius terhadap masalah eksploitasi sumber daya alam, peredaran narkoba, ketimpangan layanan publik, dan lemahnya penegakan hukum.
Ia memproyeksikan bahwa pada 2045 Indonesia akan memiliki 324 juta jiwa penduduk berkualitas yang lahir dari investasi jangka panjang di bidang pendidikan, kesehatan, riset, teknologi, dan pemerataan infrastruktur strategis.
“Keadilan sosial yang nyata hanya dapat dicapai jika seluruh elemen bangsa bersatu,” tegasnya.
Menanggapi pidato Presiden, Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani S menilai rancang bangun Indonesia Emas 2045 sejalan dengan kebutuhan daerah, terutama terkait penguatan SDM sebagai pondasi utama.
Menurutnya, visi besar yang disampaikan Presiden sebenarnya sudah tercermin dalam dasar negara dan kebijakan strategis nasional. Tantangan terbesarnya adalah memastikan implementasi di daerah sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kalau landasan ini tidak kuat, ibarat bangunan, pondasinya akan rapuh. Salah satu pondasi terpenting adalah kualitas sumber daya manusia,” jelas Amitya.
Ia juga menekankan bahwa peringatan HUT ke-80 RI harus menjadi momentum untuk memastikan kemerdekaan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.
“Kita harus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, tidak melupakan sejarah, dan melanjutkan perjuangan para pendahulu. Tujuannya agar seluruh elemen bangsa benar-benar menikmati hasil kemerdekaan,” ujarnya.
Amitya berharap visi besar Indonesia Emas tidak hanya berhenti di tataran pusat, tetapi diterjemahkan menjadi program nyata yang langsung menyentuh kehidupan warga di daerah.(mit)
