Sudutkota.id – Penanganan kasus oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) tuntas. Namun, penilaian citra baik Kejagung dari publik di survei Litbang Kompas hanya menyentuh angka 70 persen. Hal itu membuat Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman heran.
Ia mengatakan, MAKI melihat terdapat anomali persepsi masyarakat atas hasil survei Litbang Kompas soal citra baik tiga penegak hukum.
Citra baik itu yakni, yang pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengalami kenaikan secara signifikan dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025.
Sedangkan di urutan kedua yakni Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan citra positifnya mencapai 70 persen.
“Polri berada di posisi terakhir dengan 65,7 persen,” kata Boyamin dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).
Boyamin melanjutkan, apabila membandingkan prestasi tiga lembaga tersebut terdapat anomali jika berdasar prestasi.
“Kejagung jarang OTT, namun sekali sabet OTT Ricard Zarof mantan pejabat Mahkamah Agung dapat uang Rp1 Triliun dan merambah minimal empat hakim terkait bebasnya Ronald Tanur. Sisi lain perkara-perkara besar non proyek dan suap telah dituntaskan misal perkara Timah, Asabri, Jiwasraya, Perkebunan dan lain-lain,” ungkapnya.
Selanjutnya, kata Boyamin, Polri mengamankan dan sukses kawal Pemilu termasuk Pilkada Serentak dan respon cepat atas perkara-perkara viral di masyarakat.
Dan KPK, sebut Boyamin, masih berkutat kontroversi lama, pimpinan baru belum lama dilantik dan belum menunjukkan prestasi ungkap kasus besar, OTT level kecil dan masih berkutat perkara baku yaitu perkara suap dan perkara perdagangan pengaruh dalam pengadaan/proyek, perijinan dan promosi jabatan.
“Masyarakat menilai KPK naik citra nampaknya melihat upaya KPK dalam usaha menuntaskan perkara buron Harun Masiku dengan menetapkan tersangka atas Hasto Kristiyanto,” ujar dia.
Masyarakat belum melihat kegagalan KPK dalam melakukan tugasnya dalam bidang pencegahan korupsi karena masih banyaknya kebocoran anggaran negara.
“KPK juga masih gagal dalam tugasnya melakukan supervisi karena nyatanya lembaga lain berprestasi bukan atas dorongan koordinasi dari KPK,” sebutnya.
Dia mengungkapkan, MAKI betul-betul merasa terkejut, aneh dan terperanjat serta bingung atas penilaian masyarakat yang belum melihat prestasi secara menyeluruh dari lembaga penegak hukum.
“MAKI telah lama mengawasi, mengawal dan bahkan melakukan gugatan Praperadilan atas perkara mangkrak di tiga lembaga hukum. MAKI merasakan jika menggugat KPK atas perkara-perkara mangkrak, maka responnya lemot dan terkesan tidak peduli misal kasus Century,” ungkapnya.
Sisi lain, kata Boyamin, Kejagung tanpa harus digugat telah melakukan terobosan-terobosan yang menggetarkan karena menangani korupsi dengan kerugian besar ratusan triliun dan puluhan triliun yang disita untuk mengembalikan kerugian negara.
“Masyarakat harus dicerdaskan dengan sosialiasi yang masif sehingga akan lebih obyektif dalam memberikan penilaian terhadap citra penegak hukum,” ujar dia.
Apapun hasil survei itu, MAKI mendorong semua lembaga penegak hukum tidak boleh kendor semangat dan justru memacu prestasi yang lebih hebat.
“Masyarakat perlu diyakinkan dengan prestasi hebat yang berkesinambungan,” ucapnya.
Namun, MAKI berprinsip tetap menghormati hasil survey Litbang Kompas sebagai sarana untuk memperbaiki kerja-kerja lembaga penegak hukum lebih berprestasi kedepannya. (mm)
