Sudutkota.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur, terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap retakan rumah warga dan potensi longsor di Kecamatan Wonosalam, yang dikenal sebagai salah satu kawasan rawan bencana.
Pemantauan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terbaru, pada Jumat (12/12/2025) kemarin.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas, mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari pemerintah desa dan kecamatan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut penanganan teknis di lapangan.
“Kami masih menunggu surat dari pemerintah Desa dan Kecamatan,” kata Wiku, Sabtu (13/12/2025).
Meski, demikian ia mengatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan awal, seluruh rumah di area terdampak mengalami retakan.
“Ada satu rumah dinyatakan mengalami kerusakan paling parah dan berpotensi membahayakan keselamatan penghuninya, terutama saat curah hujan tinggi,” ujar Wiku.
BPBD Kabupaten Jombang juga telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur guna memastikan langkah mitigasi bencana berjalan sesuai prosedur.
“Tim gabungan sudah turun ke lokasi untuk memantau pergerakan tanah dan mengawasi titik-titik rawan. Kami juga mengimbau pemerintah desa dan kecamatan agar melarang aktivitas masyarakat di area berisiko tinggi, khususnya saat hujan deras,” ucap Wiku.
Sebagai langkah mitigasi, BPBD Provinsi Jawa Timur telah memasang satu unit Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini di titik rawan longsor. Alat tersebut terhubung dengan jaringan internet dan secara otomatis mengirimkan data ke pusat pemantauan provinsi.
“Jika terdeteksi pergerakan tanah, sistem akan mengeluarkan sinyal peringatan dini untuk memberi tahu warga agar segera melakukan langkah antisipasi,” jelasnya.
Wiku menambahkan, pemetaan zona rawan longsor di Wonosalam dilakukan berdasarkan riwayat kejadian bencana.
Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah tersebut tercatat berulang kali mengalami longsor, termasuk di Desa Sambirejo dan Desa Wonosalam, yang masuk kategori area paling rawan longsor di Kabupaten Jombang.
Selain itu, BPBD juga telah memberikan pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat setempat, termasuk penyusunan dokumen kebencanaan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan warga.
“Untuk penanganan teknis lanjutan, kewenangan sepenuhnya berada di BPBD Provinsi Jawa Timur,” terangnya.
Dengan intensifikasi pemantauan serta dukungan dari BPBD Kabupaten dan Provinsi, Pemkab Jombang berharap risiko longsor di Wonosalam dapat ditekan, sementara masyarakat diminta tetap waspada dan siap menghadapi potensi bencana selama musim hujan.
