Sudutkota.id- Komisi C DPRD Kota Malang bekerja sama dengan Malang Institute menyelenggarakan pelatihan analisis kebijakan publik di Gedung DPRD Kota Malang pada Sabtu (11/01).
Tujuan dari acara ini, menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi kebijakan publik. Pelatihan ini melibatkan berbagai pendekatan analisis kebijakan, seperti empiris, deskriptif, preskriptif, dan normatif untuk membantu peserta mengidentifikasi masalah publik, mengevaluasi alternatif kebijakan, dan merumuskan rekomendasi yang efektif.
“Kita juga mengajak mereka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi kebijakan publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” terangnya.
Dalam sesi diskusi, para peserta juga berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam analisis kebijakan di lingkungan mereka. Serta diarahkan untuk memperkaya pemahaman mengenai kompleksitas kebijakan publik yang bersifat multidimensional.
Pria yang akrab dipanggil Anas itu juga berharap kegiatan ini bisa membuat lebih banyak masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan pengaduan, sehingga pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Tujuan pelatihan ini juga untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan publik,” harapnya.
Direktur Malang Institute, Muhammad Ali Yafi, menambahkan bahwa pelatihan ini penting untuk meningkatkan kemampuan analisis kebijakan publik masyarakat agar bisa berkontribusi dalam proses pembangunan di Kota Malang di era transformasi digital yang semakin kompleks.
“Kedepannya mereka dapat berkontribusi bagi proses-proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Malang Raya, khusnya Kota Malang di era percepatan transformasi digital yang semakin kompleks,” paparnya.
Sementara itu, Narasumber utama, M Iksan, yang juga sebagai Fasilitator Utama USAID menekankan pentingnya Policy Brief sebagai alat untuk advokasi dan eksplorasi kebijakan dalam pelatihan ini.
“Saya tekan kan bahwa Policy Brief memberikan informasi mendalam mengenai proses pengambilan keputusan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi maupun evaluasinya,” terangnya
Ia juga menekankan perlunya kebijakan yang melibatkan dialog dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas kebijakan publik. Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks, menurutnya ada tiga isu utama yang menjadi sorotan, yaitu pengelolaan data yang terintegrasi dan interoperabilitas disrupsi informasi dan citra pemerintah di mata publik.
Ketiga aspek ini saling terkait dan mempengaruhi efektivitas kebijakan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial, pemerintah daerah juga diharapkan dapat beradaptasi dengan baik.
“Kita harus siap menghadapi tantangan dan terus meningkatkan mekanisme pengaduan publik agar lebih efektif,” ucapnya
Dalam kegiatan hari itu, peserta yang hadir adalah dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati kebijakan, dan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Malang. (AD)
