Sudutkota.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Batu ditegaskan sebagai ruang strategis penentu arah kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi misi Mbatu Sae Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Nurochman-Heli Suyanto, dengan menempatkan partisipasi masyarakat dan desa/kelurahan sebagai fondasi utama.
Kepala Bappelitbangda Kota Batu, Bangun Yulianto, mengatakan Musrenbang yang akan digelar mulai Maret mendatang tidak hanya melibatkan pemerintah lintas wilayah, tetapi juga membuka ruang aspirasi seluas-luasnya bagi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan.
“Musrenbang kita mulai bulan Maret dan wajib menghadirkan masyarakat diawali dengan musyawarah tingkat desa/kelurahan baru kemudian naik ke musrenbang tingkat kecamatan serta kota dengan menghadirkan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta daerah tetangga di Malang Raya,” katanya, Selasa (3/2/2026).
Sesuai arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, aspirasi dari desa dan kelurahan menjadi dasar utama perumusan kebijakan. Ia menegaskan, keterlibatan aktif masyarakat dalam Musrenbang menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Sekaligus memastikan visi Mbatu Sae diterjemahkan secara konkret hingga level terbawah pemerintahan. Nah, seluruh usulan yang masuk dari desa dan kelurahan akan disaring melalui kajian selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” tegas mantan Kadiskominfo Batu ini.
Melalui Musrenbang partisipatif tersebut, Pemkot Batu berharap pembangunan Kota Batu berjalan inklusif, terukur, dan konsisten dengan visi Mbatu Sae yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
“Kajian harus ada. Itu syarat utama untuk menjalankan program visi dan misi pimpinan daerah secara terarah dan berkelanjutan. Sebab, tugas pokok kami yaitu menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah,” urainya.
Terkait proyek strategis daerah, Bangun menambahkan bahwa perencanaannya diarahkan untuk tahun anggaran 2027, mengingat APBD 2026 telah ditetapkan. Musrenbang menjadi momentum penting untuk menyusun fondasi kebijakan jangka menengah berbasis aspirasi publik.
“Proyek strategis pimpinan daerah kita rencanakan untuk 2027. Musrenbang ini menjadi pintu masuk menyelaraskan kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan anggaran,” tuturnya.
