Sudutkota.id – Gerakan makan bergizi di Indonesia kini memasuki babak baru. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S. bersama Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Soni Kuncoro meresmikan Sentra Pemberdayaan Pangan dan Gizi (SPPG) Preneur Yayasan Prokids Anak Indonesia di Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang, Minggu (26/10/2025).
Program ini menjadi tonggak penting bagi Kota Malang yang kini ditunjuk sebagai salah satu daerah model nasional ekosistem makan bergizi (MBG Preneur). Konsep ini tidak sekadar berbicara tentang dapur sehat, tetapi membangun rantai pasok pangan yang mandiri dan berkelanjutan dari petani lokal hingga dapur produksi.
Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa program makan bergizi merupakan bagian dari strategi nasional yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden RI.
“Kami di Bappenas memastikan bahwa perencanaan tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ekosistem makan bergizi ini adalah upaya menciptakan sistem pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kota Malang memiliki potensi besar menjadi laboratorium penerapan konsep makan bergizi terpadu, yang nantinya bisa direplikasi ke seluruh Indonesia.
“Kita berharap, model dari Prokids Sawojajar ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain, dari Aceh sampai Papua. Program ini akan memperkuat kemandirian pangan di tingkat kota dan kabupaten,” tambah Rachmat.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Soni Kuncoro menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok lokal agar program ini tidak berhenti di satu titik.
“Kalau jumlah SPPG di Malang masih 25, mungkin masih bisa terpenuhi. Tapi nanti kalau sudah 83, bagaimana memenuhi kebutuhan kangkung, pakcoy, ikan, dan telur? Jangan sampai dana pusat justru mengalir ke daerah lain karena bahan pangan kita impor dari luar Malang,” tegas Soni.
Menurutnya, keberhasilan program bergizi ini bergantung pada kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan secara mandiri.
“Kalau Kota Malang bisa menyediakan sendiri kebutuhan telurnya, sayurnya, buahnya, maka uang yang disalurkan pemerintah pusat akan berputar di sini. Inilah konsep sesungguhnya dari suasemada pangan kota,” jelasnya.
Soni juga menyebut bahwa saat ini secara nasional telah terverifikasi 13.200 SPPG, dengan 10.900 sudah operasional aktif, dan seluruhnya terus dievaluasi secara rutin demi menjaga standar keamanan pangan.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN dan Badan Gizi Nasional atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Malang.
“Kami berterima kasih karena Malang dijadikan daerah percontohan nasional. Kami siap berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk memperkuat ketahanan pangan dan memastikan setiap warga, terutama anak-anak, mendapatkan asupan bergizi,” ujar Wahyu.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Malang akan menggandeng berbagai pihak, mulai dari lembaga pendidikan, pesantren, komunitas masyarakat, hingga pelaku UMKM untuk memastikan keberlangsungan ekosistem pangan bergizi ini.
“SPPG Preneur bukan hanya soal dapur sehat, tapi juga pemberdayaan ekonomi warga. Kita ingin dari dapur yang sehat lahir generasi yang kuat dan mandiri secara ekonomi,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri PPN bersama Wali Kota Malang juga meninjau langsung dapur SPPG Prokids dan berdialog dengan para pengelola. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk memperluas implementasi ekosistem makan bergizi di seluruh kecamatan di Kota Malang.
Program SPPG Preneur Prokids diharapkan menjadi pemicu bagi tumbuhnya ekonomi lokal berbasis pangan bergizi, sekaligus memperkuat posisi Malang sebagai kota percontohan nasional dalam mewujudkan swasembada pangan dan gizi berkelanjutan.
