Sudutkota.id –Jalannya Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa di KONI Kabupaten Malang yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Sabtu (14/02/26), menuai sorotan dari sejumlah peserta sidang, terutama terkait mekanisme pemilihan ketua yang dinilai belum berjalan sesuai rasionalitas forum.
Utusan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Wiwid Tuhu Prasetyanto, menilai tata tertib seharusnya menjadi landasan utama dalam menjaga kehormatan sidang.
“Sebagai peserta sidang, cara menghormati forum adalah dengan menjalankan tata tertib secara fair,” ujarnya.
Menurut Wiwid, persoalan utama bukan pada figur calon ketua, melainkan pada tahapan proses yang dinilai cenderung diarahkan tanpa ruang rasionalisasi yang memadai bagi peserta sidang. Ia menilai forum semestinya memberi ruang diskusi, bukan sekadar mengandalkan keputusan mayoritas melalui voting.
“Tidak semua hal bisa dikembalikan pada voting, harus ada rasionalisasi yang meyakinkan forum,” katanya.
Ia juga menyoroti tawaran aklamasi yang dinilai hanya berlandaskan surat dukungan, yang menurutnya berbeda dengan surat suara dalam pemilihan. Perbedaan fungsi tersebut dianggap penting karena menyangkut legitimasi proses demokrasi dalam organisasi olahraga.
“Surat dukungan hanya mengantarkan calon, sedangkan suara menentukan pilihan, itu jelas berbeda,” ujarnya.
Selain itu, Wiwid mengkritisi mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan secara berdiri terbuka tanpa verifikasi jelas terkait hak suara tiap cabang olahraga. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena tidak semua peserta memiliki hak pilih yang sama.
“Kalau tidak diverifikasi siapa yang punya hak suara, hasilnya tentu bisa dipertanyakan,” katanya.
Ia menilai sistem pemilihan tertutup lebih tepat diterapkan untuk menjaga kondusivitas organisasi setelah pemilihan selesai. Menurutnya, keterbukaan pilihan justru berpotensi menimbulkan sekat di antara cabang olahraga yang mendukung kandidat berbeda.
“Pemilihan tertutup penting agar setelah selesai semua kembali bersatu tanpa luka,” ujarnya.
Wiwid juga menjelaskan bahwa ketegangan yang sempat terjadi, termasuk aksi protes keras dari salah satu calon, muncul sebagai respons terhadap mekanisme yang dianggap tidak menghargai forum. Ia menyebut perlawanan keras tersebut justru membuka ruang musyawarah ulang.
“Faktanya, setelah ada perlawanan keras, forum akhirnya dipending dan dibahas kembali,” katanya.
Ia berharap ke depan forum Musorkablub dapat kembali pada prinsip demokrasi yang rasional dan menjunjung tata tertib organisasi, sehingga kepemimpinan yang terpilih benar-benar lahir dari proses yang sah dan diterima semua pihak.
“Forum ini harus menjadi ruang belajar demokrasi yang rasional, bukan sekadar memaksakan kehendak mayoritas,” ujarnya.
