Sudutkota.id – Sepanjang tahun 2025, Kota Batu menghadapi eskalasi bencana yang signifikan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan peningkatan tajam jumlah kejadian dibandingkan tahun sebelumnya, menandai makin rapuhnya kondisi lingkungan di wilayah pegunungan tersebut.
Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 31 Desember 2025, tercatat 209 kejadian bencana, melonjak jauh dari 122 kejadian pada 2024. Tanah longsor masih menjadi ancaman utama, disusul cuaca ekstrem dan banjir yang kerap melanda kawasan permukiman hingga lahan pertanian.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu, Suwoko, menyebut dari total kejadian tersebut, 127 merupakan tanah longsor, 46 cuaca ekstrem, 25 banjir, 10 kebakaran bangunan, serta satu kebakaran hutan dan lahan.
“Bencana alam masih mendominasi dengan 199 kejadian, sementara bencana nonalam tercatat 10 kejadian,” ujar Suwoko, Senin (12/1/2026).
Rentetan bencana itu berdampak langsung pada ratusan warga. BPBD mencatat 281 orang terdampak dan 26 warga terpaksa mengungsi.
“Kerusakan bangunan juga cukup serius, mulai dari 19 rumah rusak berat, 16 rusak sedang, 24 rusak ringan, hingga 19 rumah terendam banjir. Selain itu, lebih dari satu hektare lahan pertanian ikut terdampak,” katanya.
Secara wilayah, Kecamatan Bumiaji menjadi daerah paling rawan dengan 99 kejadian bencana, disusul Kecamatan Batu 78 kejadian, dan Junrejo 32 kejadian.
Meningkatnya intensitas bencana tak hanya dipicu faktor cuaca, tetapi juga diduga kuat berkaitan dengan alih fungsi lahan di kawasan hulu. Dugaan ini menguat setelah banjir lumpur melanda Bumiaji beberapa waktu lalu.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Dinas PUPR Kota Batu melakukan pemetaan melalui foto udara pada alur Sungai Kali Paron. Hasil sementara menunjukkan adanya perubahan fungsi lahan di bagian hulu sungai yang memengaruhi daya tampung dan aliran air.
Langkah tersebut merupakan instruksi langsung Wali Kota Batu, Nurochman, guna mengungkap penyebab banjir bercampur lumpur yang sempat merendam rumah warga dan badan jalan.
“Data foto udara ini penting untuk pemetaan sungai dan kanal banjir. Dari sana, pemerintah bisa menentukan intervensi kebijakan, termasuk opsi penambahan sudetan atau kanal baru,” ujar Nurochman.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan bencana tidak bisa diselesaikan hanya dengan infrastruktur. Kesadaran menjaga kawasan hulu, terutama terkait pemanfaatan lahan dan hutan, menjadi kunci utama pencegahan jangka panjang.
“Sudetan bisa ditambah, tapi kalau alih fungsi lahan terus terjadi, banjir lumpur akan tetap datang. Ada masyarakat di hilir yang keselamatannya harus dipikirkan bersama,” tegasnya.
Nurochman menambahkan, BPBD sejatinya telah melakukan berbagai langkah mitigasi. Namun, derasnya aliran air yang membawa lumpur, sampah, dan material kayu kerap membuat upaya tersebut tidak optimal.
“Seberapa besar kanal dibangun, tidak akan efektif jika sungai membawa material berat. Karena itu, menjaga hutan dan tidak membuang sampah ke sungai adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
