Sudutkota.id– Kementerian Keuangan menyiapkan lima program utama yang akan menjadi tulang punggung pengelolaan keuangan negara pada 2026. Mulai dari pengaturan pajak, belanja negara hingga penguatan manajemen keuangan. Seluruh program ini dipaparkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen pada Rabu (10/09/2025).
Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan bahwa program strategis tersebut dirancang agar kebijakan fiskal tahun depan tetap adaptif menghadapi dinamika ekonomi global. Kelima program meliputi perumusan kebijakan fiskal dan ekonomi, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan serta risiko, dan dukungan manajemen.
“Alokasi ini kami yakini penting untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.
Program pertama fokus pada kebijakan fiskal yang proaktif sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola ekonomi global. Program kedua diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBP dengan dukungan transformasi digital.
Sementara itu, program ketiga menyasar peningkatan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif, termasuk dalam mendukung program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis. Program keempat menitikberatkan pada pengelolaan APBN yang akuntabel dan berkelanjutan, melalui manajemen kas, aset, pembiayaan serta risiko.
Adapun program kelima memberi perhatian pada penguatan manajemen strategis, transformasi digital, dan peningkatan kualitas SDM. Menurut Purbaya, hal ini penting agar seluruh unit di Kementerian Keuangan dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif.
Ia berharap, melalui kelima program tersebut, APBN 2026 tidak hanya mampu menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
