Sudutkota.id – Pembangunan Bianglala di Alun-alun Kota Batu turut menjadi perhatian legislatif. Wacana sebelumnya, Pemkot Batu akan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengelolaan wahana yang menjadi ciri khas di Alun-alun Kota Wisata itu.
Namun, terakhir, wacana itu berubah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu mengajukan pembangunan bianglala itu pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Batu 2025. Usulan tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga itu pun mendapatkan dukungan dari pihak legislatif.
Ketua Komisi B Agung Sugiono mengatakan bahwa wahana tersebut memberikan dampak positif terhadap pemasukan daerah dari sektor retribusi.
“Kenapa tanpa adanya pihak ketiga, jadi pendapatan bisa kembali dalam jangka waktu setidaknya 5 tahun. Sedangkan kalau dengan pihak ketiga memang berpotensi rugi apalagi kalau kerjasama sampai bertahun-tahun,” ujarnya, Jumat (26/7/2024).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra ini menilai bianglala lebih baik dibiayai oleh APBD daripada dikelola pihak ketiga, karena pendapatan daerah akan lebih optimal jika dikelola sendiri.
Agung merinci perkiraan pendapatan minimal dari retribusi bianglala. Dengan 28 gondola yang masing-masing diisi 2 orang, total ada 56 orang per putaran. Harga tiket Rp 3.000 per orang, sehingga sekali putaran menghasilkan Rp 168 ribu. Jika bianglala beroperasi 5 jam sehari dengan 30 putaran, pendapatan harian bisa mencapai Rp 5.040.000.
“Dengan pendapatan harian sebesar Rp 5 juta, selama setahun (360 hari) pendapatan mencapai Rp 1,8 miliar. Artinya, dalam waktu 5 tahun investasi sudah kembali,“ tandasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, DLH mengajukan anggaran untuk bianglala di Alun-Alun Batu pada R-APBD 2025 dengan dua opsi. Yakni pada pilihan pertama adalah bianglala setinggi 49 meter dengan 28 gondola dan anggaran sekitar Rp 9,7 miliar dan pilihan kedua adalah bianglala setinggi 52 meter dengan 32 gondola dan dua kaki dengan anggaran Rp 13,5 miliar. (Dn)
