Sudutkota.id-Komisi D DPRD Kota Malang menyoroti tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah di wilayahnya sebagai isu yang perlu segera ditangani. Salah satu anggotanya, Asmualik, menilai program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat sebagai solusi konkret dalam menjawab tantangan tersebut.
“Saya sangat mendukung program Sekolah Rakyat di Kota Malang untuk bisa semakin maju dalam hal pendidikan,” ungkapnya pada Kamis (24/4).
Asmualik yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang itu mengapresiasi kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendorong pendidikan inklusif lewat Sekolah Rakyat.
Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, Di Kota Malang layak berdiri sekolah rakyat, karena jumlah anak tidak bersekolah cukup tinggi, dan sangat memprihatinkan.
“Jumlah anak tidak sekolah di Kota Malang mencapai 3.406. Ini angka yang sangat memprihatinkan, dan Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban,” sambungnya.
Asmualik juga menjelaskan Sekolah Rakyat yang akan dibuka itu akan menggunakan fasilitas bangunan milik Politeknik Kota Malang (Poltekkom) di Jalan Raya Tlogowaru Nomor 3, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, dan diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurangi jumlah anak tidak bersekolah di Kota Malang.
“Dengan sistem boarding school dan pemanfaatan bangunan milik Poltekkom di Tlogowaru, kami berharap ini bukan hanya langkah sementara, tapi solusi jangka panjang bagi dunia pendidikan di Kota Malang,” tegasnya.
Komisi D DPRD Kota Malang pun berkomitmen mengawal implementasi program tersebut agar tepat sasaran dan benar-benar mampu menekan angka putus sekolah di daerah. (ama)