Sudutkota.id– Ambruknya kanopi Pasar Ploso serta rusaknya material aluminium composite panel (ACP) di gedung RSUD Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis antikorupsi.
Dua peristiwa ini memicu dugaan adanya masalah dalam pelaksanaan proyek pemerintah daerah.
Aktivis yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) bahkan mencium adanya dugaan permainan proyek yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan dinas terkait.
Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim, mendesak Kejaksaan Negeri Jombang untuk segera melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan tersebut.
“Peristiwa ambruknya kanopi Pasar Ploso yang kembali terjadi ini seharusnya sudah bisa dicurigai adanya sesuatu yang tidak beres dalam proyek pembangunan,” kata Fattah, Kamis (02/04/2026).
Menurutnya, berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber di internal dinas, terdapat indikasi keterlibatan oknum pejabat, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Saya memahami adanya praktik ‘orang dalam’ dalam proyek Pasar Ploso. Aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, harus segera masuk untuk mencari data awal terkait dugaan permainan ini,” ujarnya.
Tak hanya itu, Fattah juga menyoroti besarnya anggaran relokasi pedagang Pasar Ploso yang mencapai ratusan juta rupiah.
“Ada anggaran sekitar Rp600 juta untuk relokasi pedagang yang dikelola dinas teknis, dalam hal ini Dinas PUPR,” ungkapnya.
Selain proyek pasar, kerusakan material ACP di RSUD Ploso juga memunculkan tanda tanya besar. Fattah menduga adanya praktik monopoli dalam penyediaan material tersebut.
Ia menyebut, terdapat vendor tertentu yang diduga menguasai suplai ACP untuk proyek-proyek di Jombang, sehingga berpotensi menimbulkan praktik tidak sehat dalam pengadaan barang.
“Ada dugaan vendor atau subkontraktor tertentu yang mengendalikan suplai ACP. Ini bisa terjadi karena lemahnya pengawasan,” tegasnya.
FRMJ pun mendesak Kejaksaan Negeri Jombang untuk segera mengambil langkah konkret dengan melakukan penyelidikan awal terhadap dua kasus tersebut. Apalagi, sambung Fattah, pihak BPK juga sudah melakukan audit dan hasilnya ada temuan.
“Kami berharap kejaksaan turun tangan untuk menggali data dan mengusut dugaan ini secara serius. Mengingat pihak dari BPK informasinya sudah muncul adanya temuan di proyek pasar Ploso,” pungkas Fattah
