Sudutkota.id– Kabupaten Malang mulai memantapkan langkah untuk menjadi daerah percontohan hilirisasi kelapa di tingkat nasional. Upaya ini menguat setelah Wakil Bupati Malang, Lathifah, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Jakarta pada Selasa (3/2).
Dalam pertemuan tersebut, Lathifah diterima langsung oleh Direktur Jenderal PEID Kemendes, Tabrani. Pertemuan ini menjadi pintu awal sinergi lintas kementerian untuk mendorong penguatan sektor kelapa di Kabupaten Malang yang selama ini dinilai memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal.
Dirjen PEID Kemendes menyatakan kesiapan untuk menjembatani koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, khususnya terkait program hilirisasi kelapa yang saat ini tengah menjadi prioritas pengembangan komoditas perkebunan nasional.
“Alhamdulillah tadi Pak Dirjen menyampaikan kesiapan untuk mengakseskan beberapa program strategis, salah satunya program hilirisasi kelapa di Kementerian Pertanian RI yang sangat relevan dengan kebutuhan Kabupaten Malang,” terang Lathifah usai pertemuan.
Ia menjelaskan, Kemendes PDTT memiliki peran strategis sebagai penghubung antar-kementerian teknis dalam penguatan ekonomi desa. Melalui skema kolaborasi tersebut, Kabupaten Malang diharapkan dapat memperoleh dukungan kebijakan, pendanaan, hingga pendampingan teknis untuk mengembangkan industri kelapa dari hulu hingga hilir.
Menurut Lathifah, Kabupaten Malang memiliki hamparan perkebunan kelapa rakyat yang luas dengan produktivitas yang masih bisa ditingkatkan. Namun, selama ini sektor tersebut cenderung stagnan karena minimnya peremajaan tanaman, keterbatasan akses pasar, serta belum terbangunnya ekosistem industri pengolahan kelapa di daerah.
“Salah satu wujud konkret program yang ditawarkan adalah replanting atau peremajaan kelapa tua dan rusak. Program ini tidak hanya fokus pada penanaman ulang, tetapi juga dibarengi dengan pola kemitraan yang jelas. Nantinya akan ada pendampingan bagi petani hingga adanya offtaker untuk memastikan hasil panen kelapa terserap dengan harga yang layak,” sambungnya.
Lebih jauh, Pemkab Malang juga mendorong agar hilirisasi tidak berhenti pada penjualan kelapa mentah. Pengembangan unit pengolahan bahan baku kelapa menjadi produk turunan seperti santan (coconut milk), minyak kelapa, hingga produk olahan lainnya menjadi target utama. Dengan demikian, nilai tambah komoditas kelapa dapat dinikmati langsung oleh petani dan masyarakat desa.
“Kalau bahan baku bisa diolah di daerah, maka nilai jualnya akan jauh lebih baik. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, memperkuat UMKM desa, dan mendorong tumbuhnya industri berbasis potensi lokal,” terangnya.
Sementara itu, Dirjen PEID Kemendes, Tabrani, dalam pertemuan tersebut menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Malang. Ia menilai pendekatan hilirisasi komoditas desa sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat ekonomi desa yang berkelanjutan. Sinergi dengan Kementerian Pertanian akan menjadi kunci agar program ini dapat berjalan terintegrasi mulai dari peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, hingga akses pasar.
Pemkab Malang menargetkan, jika program ini terealisasi, Kabupaten Malang dapat menjadi salah satu sentra hilirisasi kelapa di Jawa Timur bahkan nasional. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, program ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
