Sudutkota.id – Delapan hari jelang pembukaan resmi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025, Kota Malang tak hanya berpacu menyiapkan sarana dan logistik pertandingan. Pemerintah Kota Malang juga menggelar doa bersama untuk keselamatan para atlet, kelancaran ajang Porprov dan keberkahan bagi masyarakat.
Acara digelar di Ruang Pers and Conference Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Malang, Drs. Ali Muthohirin, Kepala Disporapar Baihaqi, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Mereka duduk bersila bersama para tokoh agama, pelajar, santri, dan anak-anak yatim dari berbagai wilayah. Tak hanya sebagai bentuk spiritualitas, acara ini juga menjadi pengingat bahwa Porprov bukan sekadar ajang kompetisi, tapi juga momentum untuk membangun semangat persatuan dan sosial kemasyarakatan.
“Porprov ini tidak hanya soal medali. Ini tentang membangkitkan semangat gotong royong dan membangun optimisme. Kita ingin setiap peluh atlet, setiap dukungan masyarakat, menjadi bagian dari keberkahan bersama,” ujar Ali Muthohirin.
Ia menyebut, Kota Malang siap menyambut para kontingen dari seluruh penjuru Jawa Timur. “Kami tahu waktunya mepet, tapi semangat kami tidak berkurang sedikit pun. Setiap elemen kami libatkan. Atlet kami sudah bangun pagi, latihan keras, dan siap membawa nama daerah dengan bangga,” katanya.
Di tengah acara doa tersebut, Kepala Disporapar Kota Malang Baihaqi menyampaikan pengumuman penting yang mengundang antusiasme banyak pihak.
Kota Malang akan menjadi salah satu titik utama pelaksanaan program prioritas nasional Sekolah Rakyat (SR), inisiatif dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan.
“Ini bukan sekolah biasa. Sekolah Rakyat adalah harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kami siapkan lahan hampir 9 hektare di lokasi strategis. Nanti dibangun satu kawasan pendidikan lengkap: SD, SMP, dan SMA, semua dengan standar nasional,” kata Baihaqi.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara. “Dari seragam, sepatu, makan sehari-hari, hingga kebutuhan pribadi. Semua ditanggung APBN. Tidak boleh ada lagi anak-anak yang berhenti sekolah hanya karena mereka miskin. Negara hadir secara utuh,” ujarnya mantap.
Tahap awal program ini akan menerima sekitar 2.000 siswa. Untuk jenjang SMP akan difasilitasi langsung oleh Pemkot Malang, sementara SMA akan bermitra dengan Pemprov Jawa Timur menggunakan fasilitas Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Jalan Kawi. Di tempat itu, akan dibuka tiga rombongan belajar (rombel) dengan 75 siswa per rombel.
Tak berhenti di pendidikan formal, program ini juga menyasar pemberdayaan keluarga. Orang tua siswa yang tinggal di rumah tidak layak huni akan dibantu lewat program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), selama rumah berdiri di atas lahan milik sendiri.
“Kita tidak ingin hanya anaknya yang maju, tapi juga keluarganya ikut bangkit. Kita siapkan pelatihan keterampilan dan perbaikan rumah. Semua bagian dari upaya menjadikan mereka lebih mandiri,” jelas Baihaqi.(mit)
