Sudutkota.id– Komisi C DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang.
Pertemuan ini digelar untuk memastikan serapan anggaran berjalan optimal menjelang akhir tahun 2025.
Ketua Komisi C DPRD Jombang, M Zahrul Jihad, mengungkapkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di dinas tersebut baru mencapai 55 persen.
Dalam RDP itu juga terungkap ada satu proyek yang gagal dilaksanakan, yakni pembangunan Jembatan Kudubanjar.
“Rapat ini kami gelar agar seluruh program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kami tidak ingin ada proyek yang molor. Sebelum masuk akhir tahun, semua harus selesai,” ujarnya, Jum’at 5 Desember 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim Jombang, Syaiful Anwar, membenarkan serapan anggaran masih berada di angka 55 persen.
“Kita optimistis target serapan mencapai 86 persen hingga akhir tahun dapat tercapai,” ujarnya.
Menurut Syaiful, rendahnya serapan disebabkan kegagalan lelang pembangunan Jembatan Kudubanjar yang terjadi hingga tiga kali. Kondisi tersebut memunculkan sisa anggaran (Silpa) dari proyek yang tidak dapat direalisasikan.
“Untuk proyek lainnya sudah selesai dan tinggal menunggu pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, serapan APBD kami akan meningkat,” jelasnya.
