Sudutkota.id– Organisasi kampanye lingkungan independen berskala global yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan serta mempromosikan perdamaian, Greenpeace Soroti Dugaan Kelalaian Tiga Menteri dan Korporasi di Balik Tragedi Banjir Bandang Sumatera.
Tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa dahsyat ini menelan 174 korban jiwa, ratusan orang masih dinyatakan hilang, dan ribuan warga terpaksa mengungsi akibat rusaknya pemukiman serta infrastruktur.
Di tengah proses evakuasi dan penanganan bencana, Greenpeace Indonesia menyampaikan kritik keras terkait tata kelola hutan dan perizinan yang dianggap berkontribusi pada kerentanan wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia dalam podcast Abraham Samad yang diunggah di kanal YouTube abrahamsamadspeak, Selasa (02/12/2025)
Dalam pernyataan, Iqbal Damanik menyebut ada tiga menteri dan sejumlah korporasi yang perlu dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang memperparah dampak bencana.
“Kita harus cari siapa yang salah. Harus ada Menteri yang harus ada Menteri yang minta maaf,” ungkapnya.
Tiga menteri yang disebut Iqbal dalam pernyataannya adalah yaitu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol
Iqbal menilai, ketiganya memiliki peran penting dalam pemberian dan pengawasan perizinan pengelolaan hutan yang selama ini diduga tidak berjalan optimal. Greenpeace menegaskan bahwa lemahnya kontrol terhadap aktivitas korporasi di kawasan hutan menjadi faktor yang memperbesar risiko bencana ekologis.
“Kerusakan hutan dan pembiaran izin industri di kawasan rawan bencana harus dilihat sebagai persoalan serius. Para pengambil kebijakan tidak boleh lepas dari tanggung jawab,” tuturnya.
Hingga kini, pihak pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Greenpeace tersebut. Sementara itu, proses pencarian korban serta penanganan darurat masih terus dilakukan di lapangan.
