Sudutkota.id – Pemerintah Kota Malang bersama para pelaku dunia usaha menggelar Forum Pra-Musrenbang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kota Malang 2025, bertempat di Hotel Atria, Kota Malang. Agenda ini menjadi langkah awal strategis dalam menyatukan arah dan komitmen antara sektor publik dan swasta dalam penyelenggaraan program TSP sepanjang tahun 2025.
Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Pemerintah Kota Malang, pimpinan perangkat daerah, hingga para pengusaha dan perwakilan direksi perusahaan yang aktif beroperasi di Kota Malang. Seluruh peserta forum diajak untuk memahami urgensi sinergi multisektor demi mendukung keberhasilan agenda pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Salah satu fokus utama forum ini adalah penyampaian materi oleh Djoko Prihatin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Forum TSP Kota Malang. Djoko sebelumnya dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Malang pada Februari 2025 dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang. Posisi strategis yang ia emban di jalur legislatif dan organisasi dunia usaha menjadikan perannya sangat krusial dalam menjembatani kepentingan pemerintah dan pelaku usaha.
Dalam paparannya, Djoko menekankan bahwa TSP harus dilihat bukan hanya sebagai kewajiban legal atau bentuk tanggung jawab sosial yang bersifat simbolis, tetapi sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Ia menyebut bahwa program ini adalah bentuk bakti dan tugas bersama para stakeholder dalam membangun Kota Malang, dengan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yaitu 6 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Forum TSP tahun ini secara khusus diarahkan untuk mendukung implementasi Dasabakti 2024–2029, yakni sepuluh program prioritas pembangunan Kota Malang di bawah visi dan misi Wali Kota Ir. Wahyu Hidayat, MM. Dalam kerangka tersebut, pelaku usaha diberi ruang untuk memilih aspek pembangunan yang paling relevan dengan karakter dan misi perusahaan mereka. Beberapa program unggulan antara lain Ngalam Asyik, yang berfokus pada peningkatan kualitas hiburan dan ruang publik, serta Ngalam Tahes yang menitikberatkan pada sektor kesehatan masyarakat.
Djoko menambahkan bahwa pemerintah memiliki arah pembangunan yang jelas dan terukur, namun percepatan realisasinya sangat bergantung pada keterlibatan aktif sektor swasta. Ia menegaskan bahwa dengan keterbatasan ruang fiskal melalui APBD maupun APBN, kehadiran TSP menjadi salah satu tumpuan penting dalam memastikan pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan kebutuhan masyarakat.
Lebih dari sekadar forum koordinasi, kegiatan ini menjadi titik awal yang menentukan dalam perumusan kebijakan Musrenbang Kota Malang 2025. Melalui TSP, perusahaan diajak untuk tidak hanya menjadi entitas ekonomi yang berorientasi pada profit, tetapi juga mitra pembangunan yang berorientasi pada kebermanfaatan sosial.
Djoko juga menyampaikan optimisme bahwa melalui pendekatan kolaboratif yang sistematis dan terukur, sektor usaha di Kota Malang mampu menjadi kekuatan pendorong dalam menghadirkan pertumbuhan yang merata, adil, dan berdaya saing tinggi.
“Kalau kita ingin pembangunan bergerak lebih cepat, maka tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha harus turun tangan. TSP adalah ruang strategis untuk itu,” terang Djoko dalam salah satu bagian pemaparannya.
Dengan dilaksanakannya forum ini, Pemerintah Kota Malang berharap terbangun kesadaran kolektif bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama.
Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, melalui mekanisme TSP yang terintegrasi dan terarah, akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Kota Malang yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang. (ded)
