Sudutkota.id – Keterbatasan daya tampung sekolah negeri kembali menjadi kegelisahan warga Kota Malang. Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses masa sidang kedua Ketua Komisi D DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Herdianto, yang digelar di halaman depan SMP Islam, Jalan Werkudoro, RW 02, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Selasa malam (10/2).
Kegiatan reses itu dihadiri sekitar 200 warga Polehan serta puluhan pengemudi ojek online (ojol). Dalam forum terbuka tersebut, warga secara bergantian menyampaikan aspirasi dan keluhan, terutama terkait akses pendidikan dan layanan kesehatan yang dinilai masih belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil.
Isu pendidikan menjadi sorotan utama. Warga menilai, meskipun sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) telah berubah dari zonasi ke sistem domisili, pada praktiknya banyak anak tetap gagal masuk sekolah negeri. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi dan arah kebijakan pendidikan di Kota Malang.
“Setiap reses, persoalan ini selalu muncul. Harapan orang tua agar anaknya bisa masuk sekolah negeri sangat besar, tapi jumlah lulusan tidak sebanding dengan kuota rombongan belajar yang tersedia,” ujar Eko Hardianto.
Eko tidak menampik kenyataan bahwa secara regulasi tidak mungkin seluruh lulusan SD dan SMP tertampung di sekolah negeri. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa solusi jangka panjang.
“Perubahan dari zonasi ke domisili itu niatnya baik, untuk mempermudah. Tapi faktanya masih banyak warga yang merasa kesulitan. Ini menjadi catatan penting bagi kami di Komisi D DPRD Kota Malang untuk mendorong evaluasi kebijakan secara menyeluruh,” tegasnya.
Menurut Eko, persoalan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan jumlah sekolah negeri, keterbatasan sarana prasarana, serta daya tampung rombongan belajar (rombel) yang stagnan, sementara jumlah penduduk usia sekolah terus meningkat setiap tahun.
Selain pendidikan, warga juga menyoroti pelayanan kesehatan, mulai dari persoalan administrasi BPJS, akses layanan, hingga kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. Aspirasi tersebut dinilai sebagai kritik konstruktif yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.
“Reses ini bukan seremonial. Ini ruang bagi warga untuk menyampaikan apa yang benar-benar mereka rasakan. Semua aspirasi, baik berupa usulan program, saran, maupun kritik, akan kami tindak lanjuti melalui komunikasi dengan dinas terkait,” jelas Eko.
Dalam kesempatan yang sama, Eko juga menyerahkan Program Indonesia Pintar (PIP) secara simbolis kepada sejumlah siswa. Program bantuan pendidikan tersebut merupakan hasil sinergi dengan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Dr. Ahmad Basarah, yang disalurkan melalui jalur aspirasi.
Untuk wilayah Kecamatan Blimbing, total usulan penerima PIP mencapai sekitar 200 siswa, dengan realisasi pencairan tahap sebelumnya mencapai sekitar 90 persen pada periode Desember hingga Januari lalu. Pada kegiatan reses kali ini, sebanyak 30–40 penerima diundang, dengan penyerahan simbolis kepada tiga siswa.
Adapun besaran bantuan PIP yang diterima siswa yakni sekitar Rp450 ribu untuk tingkat SD dan Rp750 ribu untuk tingkat SMP, yang difokuskan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
“Program ini sangat membantu, tapi tetap harus dibarengi dengan kebijakan pendidikan yang adil dan merata. Jangan sampai bantuan ada, tetapi akses sekolah negeri tetap sulit,” pungkas Eko.
Reses tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan pendidikan dan kesehatan di Kota Malang masih memerlukan keberpihakan kebijakan yang lebih tegas, tidak sekadar perubahan sistem, tetapi juga peningkatan daya tampung, pemerataan fasilitas, serta pengawasan berkelanjutan.
