Sudutkota.id- Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang, DPRD Kota Malang terus memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Melalui pembahasan Rancangan APBD 2025, DPRD memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Dewan juga mendesak pemerintah kota untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang pajak mereka digunakan.
Dalam rapat Paripurna DPRD Kota Malang yang digelar pada Senin (28/10) tersebut enam fraksi menyampaikan usulan prioritas anggaran yang menyoroti ketenagakerjaan, keterbukaan, dan pertumbuhan ekonomi.
Amithya Ratnanggani Sirraduhita S.S., Ketua DPRD Kota Malang menyampaikan usulan terkait alokasi belanja pegawai perlu dipetakan lebih detail untuk mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tinggi.
“Seperti dana belanja pegawai itu tinggi, tetapi tidak mudah dialihkan ke sektor lain, sehingga SiLPA yang tinggi perlu dihindari agar anggaran bisa dimanfaatkan untuk program konkret yang bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya.
Untuk program makanan bergizi, Amithya menekankan pentingnya evaluasi selama satu tahun ke depan, agar memastikan manfaat program dan keberlanjutan anggaran sesuai kekuatan daerah.
“Karena program gizi harus berdampak nyata bagi masyarakat,” sambungnya.
Tak hanya itu, orang nomor satu di jajaran DPRD itu menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) dan berbagai inisiatif corporate social responsibility (CSR) yang berkontribusi pada sarana pendidikan dan pembangunan infrastruktur pasar.
Hal lain yang mendapatkan perhatian khusus dari DPRD adalah pembangunan infrastruktur di Pasar Besar yang dibiayai oleh pusat. Menurut Amitya ada dua pasar yang dikelola pihak ketiga diharapkan tidak memerlukan alokasi tambahan dari anggaran daerah.
Sebagai kesimpulan, DPRD Kota Malang berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan perencanaan belanja pegawai secara teliti, sehingga APBD 2024 dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih mendukung kesejahteraan masyarakat pada 2025 mendatang.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan S.T., M.T menanggapi usulan prioritas dari enam fraksi DPRD dengan tangan terbuka. Iwan menjelaskan, beberapa isu utama seperti pengangguran dan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus dalam rancangan KUA PPAS 2025
“Saya berharap rencana kerja ini bisa berdampak positif pada peningkatan pelayanan masyarakat di Kota Malang, sesuai dengan UU HKPD No.1,” ungkapnya.
Iwan juga menekankan program kesehatan, pendidikan, dan UMKM akan tetap menjadi prioritas dalam anggaran 2025 sesuai RKPD dan RPD 2024-2026, dan tak kalah penting, program makanan bergizi menjadi salah satu program prioritas yang terus didukung oleh Pemkot Malang. Selain isu inflasi yang juga diatasi dengan berbagai program strategis.
“Kota Malang mendukung penuh pelaksanaan program nasional makanan bergizi, harapannya alokasi program ini dapat berdampak langsung pada masyarakat,” sambungnya.
Terkait dengan alokasi anggaran belanja pegawai yang cukup besar. Iwan menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh dukungan terhadap pengangkatan tenaga P3K dan honorer, khususnya di sektor pendidikan.
“Kami akan tetap memastikan efisiensi anggaran agar seimbang dengan kebutuhan belanja pembangunan,” jelasnya
Terakhir, orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu meminta waktu terkait dengan pandangan lainnya yang sudah disampaikan oleh DPRD akan dijawab Selasa siang pada (29/10). Menurutnya, Pemkot akan terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan Kota Malang. (Adv)
