Sudutkota.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Jawa Timur tengah fokus menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jombang 2026.
Saat ini, proses pembahasan telah memasuki tahap jawaban bupati atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Jombang.
“Bupati sudah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi. Selanjutnya, pembahasan akhir akan segera dilakukan dan ditargetkan rampung serta disahkan bulan ini,” ujar Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, Selasa (4/11/2025).
Sementara itu, menanggapi masukan fraksi, Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat.
Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Dari empat BUMD milik daerah, tiga di antaranya berhasil melampaui target laba pada 2024. Satu BUMD, yakni Perumda Perkebunan Panglungan, memang mengalami penurunan, namun kini sedang dibenahi,” jelas Warsubi.
Pemkab menargetkan kenaikan PAD dari BUMD sebesar 23,86 persen pada 2026 melalui pembenahan tata kelola, peningkatan infrastruktur usaha, serta inovasi bisnis daerah.
Bupati Warsubi menjelaskan, arah kebijakan APBD Jombang 2026 akan difokuskan pada penguatan ekonomi lokal, termasuk pengembangan wirausaha baru, UMKM, pertanian, dan industri kreatif.
Selain itu, program pemerataan akses pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas utama.
“Pemkab akan melanjutkan program seragam sekolah gratis bagi siswa tidak mampu, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, layanan kesehatan gratis, serta perlindungan sosial bagi balita, ibu hamil, dan masyarakat rentan,” tuturnya.
Warsubi menambahkan, Pemkab juga berkomitmen menekan angka kemiskinan melalui penguatan sektor industri kreatif, startup digital, serta pertanian produktif.
“Kami tidak hanya mengeksekusi anggaran, tetapi juga mendorong kreativitas birokrasi agar kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Warsubi mengatakan terkait penertiban usaha ilegal, bupati memastikan langkah tersebut dilakukan sesuai kewenangan dan sejalan dengan peningkatan kinerja BUMD dan BLUD berorientasi pelayanan publik.
Dalam hal peran swasta, Warsubi menegaskan komitmen memperkuat pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terarah dan mendukung prioritas daerah.
“CSR harus berkontribusi nyata terhadap program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMKM, dan lingkungan hidup,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya sinkronisasi program desa dengan visi-misi kepala daerah.
“Setiap usulan pembangunan dari masyarakat dan desa akan disesuaikan dengan program prioritas daerah agar pembangunan berjalan satu arah dan efektif,” pungkasnya.
