Sudutkota.id- Laman Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjadi salah satu layanan yang terdampak dari gangguan Pusat Data Nasional (PDN) karena serangan ransomware.
Hal itu diketahui setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengumumkan ada 47 domain layanan atau aplikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan terdampak gangguan Pusat Data Nasional (PDN) karena serangan itu. Gangguan ini terjadi saat pendaftaran KIP Kuliah untuk jalur mandiri perguruan tinggi sudah dibuka sejak Jumat (7/6).
Dari pantauan sudutkota pada Senin (01/7) laman KIP-Kuliah yang diakses melalui https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ sampai saat ini belum bisa diakses. Bahkan, 800 ribu data calon mahasiswa pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) ikut hilang.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menyayangkan hilangnya data tersebut akibat server Pusat Data Nasional (PDN) diretas peretas (hacker).
“Saya sangat menyayangkan bahwa data bisa hilang dan ini tentu terkait dengan PDN yang saat ini sedang kena hack,” kata Dede dalam keteranganya.
Politikus dari Partai Demokrat itu juga menyinggung wacana pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia menjadi hub-regional big data di Asia dan Pasifik. Dari insiden hilangnya data negara, ia menilai Indonesia belum siap dengan big data.
“Ketika pemerintah belum siap untuk melakukan keamanan data, maka rasanya belum siap juga kita untuk melakukan Big Data,” sambungnya.
Dede mengatakan peristiwa pembobolan data harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah. Dia menyebut melakukan backup data dan keamanan data sangat penting menuju digitalisasi. Selain itu, Dede juga menyesali Kemendikbudristek yang tidak melakukan backup data. Pasalnya, data-data tersebut melibatkan data jutaan siswa Indonesia.
“Saya sangat menyesal, karena Kemendikbudristek tidak membuat backup data terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia, apalagi jika kita masih menggunakan server atau software yang sifatnya adalah bekerja sama dengan negara lain,” jelasnya.
Sementara itu, Sekjen Kemendikbud Ristek Suharti mengatakan pihaknya saat ini masih berusaha mengembalikan link KIP kembali normal.
Suharti mengatakan bagi 853.393 orang yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah 2024 sebelum sistem mengalami kendala, diwajibkan untuk mengunggah ulang dokumen pendaftaran.
“Pengunggahan akan bisa dilakukan mulai tanggal 29 Juli 2024,” pungkasnya. (Aam)
