Sudutkota.id – Cuaca ekstrem dan tak menentu dinilai menjadi ancaman serius bagi Kota Malang, sekaligus menguji kesiapan sistem drainase yang selama ini dibangun pemerintah daerah. DPRD Kota Malang menilai penanganan banjir masih belum sepenuhnya berbasis pada sistem aliran air yang terintegrasi, sehingga rawan gagal saat hujan berintensitas tinggi.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa pembangunan drainase yang dilakukan secara parsial justru berpotensi menimbulkan titik-titik genangan baru. Menurutnya, saluran air memang dibangun, namun kerap tidak terhubung secara optimal sehingga aliran air tertahan di wilayah lain.
“Jalan sudah diperbaiki, drainase juga dibangun, tetapi airnya tidak jelas mengalir ke mana. Dalam kondisi cuaca ekstrem, pola seperti ini sangat berbahaya,” ujar Amithya saat dikonfirmasi Sudutkota.id, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, secara geografis Kota Malang berada di wilayah tengah dan menjadi daerah limpasan air dari Kabupaten Malang dan Kota Batu. Tanpa perencanaan drainase yang terkoordinasi secara regional, risiko banjir dan genangan dipastikan akan terus berulang.
Berdasarkan catatan DPRD Kota Malang, pada 2024 sekitar 400 rumah terdampak banjir, sementara pada 2025 jumlahnya menurun menjadi kurang dari 100 rumah. Meski demikian, Amithya menilai penurunan tersebut belum bisa dijadikan indikator keberhasilan penanganan banjir.
“Yang harus menjadi perhatian bukan hanya jumlah rumah terdampak, tetapi juga durasi genangan. Jika air bertahan berjam-jam, apalagi berhari-hari, itu menunjukkan sistem drainase belum siap menghadapi cuaca ekstrem,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang untuk melakukan audit fungsi drainase secara menyeluruh. Evaluasi dinilai tidak cukup hanya pada aspek administrasi atau fisik proyek, tetapi harus mencakup pemetaan aliran air, kapasitas saluran, konektivitas antarwilayah, serta dampak perubahan tata ruang akibat pembangunan.
“Cuaca ekstrem tidak bisa dihadapi dengan proyek tambal sulam. Tanpa evaluasi yang komprehensif, persoalan yang sama hanya akan terulang setiap tahun,” kata Amithya.
Ia juga menyinggung pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air, termasuk tidak membuang sampah sembarangan. Namun demikian, faktor tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi lemahnya perencanaan dan kebijakan pemerintah.
“Kesadaran masyarakat memang penting, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada perencanaan dan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
DPRD menilai tahun 2026 akan menjadi momentum krusial untuk menguji efektivitas seluruh proyek drainase di Kota Malang. Jika genangan masih muncul di titik-titik yang sama saat cuaca ekstrem terjadi, maka evaluasi besar-besaran dinilai tidak dapat lagi ditunda.
“Kalau pada 2026 genangan masih terjadi di lokasi yang sama, berarti proyek drainase selama ini memang harus dievaluasi secara serius,” pungkas Amithya.
