Sudutkota.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur, memastikan akan melakukan mutasi pejabat Pemkab Jombang pada awal 2026 sebagai bagian dari penyegaran birokrasi.
Sejumlah jabatan strategis yang masih kosong direncanakan segera terisi bersamaan dengan pelaksanaan mutasi tersebut.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan, rencana mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Jombang merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja pejabat yang telah dilakukan beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar utama pemerintah daerah dalam melakukan penataan kepegawaian dan pengisian jabatan kosong.
“Insyaallah pengisian jabatan yang kosong tidak lama lagi. Saat ini prosesnya masih tahap evaluasi,” kata Warsubi, Senin 12 Januari 2026.
Warsubi mengungkapkan, dari hasil evaluasi itu telah muncul sejumlah nama pejabat yang berpeluang mengalami pergeseran jabatan. Namun demikian, pelaksanaan mutasi masih menunggu momentum yang dinilai tepat setelah memasuki tahun baru 2026.
“Nama-nama sudah mengerucut, tinggal menunggu waktu pelaksanaan,” ujarnya.
Kinerja OPD Jombang Dinilai Positif
Meski belum merinci pejabat yang akan dimutasi, Warsubi menilai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jombang secara umum menunjukkan tren positif.
Hal itu tercermin dari sejumlah capaian indikator makro pembangunan daerah.
Ia mencontohkan, angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Jombang terus mengalami penurunan. Bahkan, kemiskinan ekstrem di Jombang diklaim berhasil ditekan hingga nol.
“Secara keseluruhan kinerja OPD cukup baik. Kemiskinan ekstrem sudah tidak ada, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun signifikan,” jelasnya.
Perlu diketahui, ebelumnya, pada Selasa 31 Desember 2025, Bupati Warsubi telah mengukuhkan tiga pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah menjabat selama lima tahun.
Ketiganya adalah Kepala Disdukcapil Jombang Masduqi Zakaria, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Purwanto, serta Kepala BPKAD Jombang M. Nashrulloh.
Pengukuhan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, khususnya Pasal 133 yang mengatur masa jabatan pimpinan tinggi pratama beserta perpanjangannya berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan organisasi.
Pada kesempatan yang sama, Warsubi juga melantik Hartono sebagai Kepala Bapperida Jombang, sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Jombang Nomor 119 Tahun 2023.
Melalui langkah ini, Pemkab Jombang menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas birokrasi, sekaligus melakukan pembaruan struktur organisasi guna menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.
