Sudutkota.id- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan oleh Anggota VI BPK, Fathan Subchi dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak.
“Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berintegritas,” ujarnya dikutip dari laman BPK RI, Selasa (18/02/2025).
Pada kesempatan itu, Fathan Subchi juga turut menyampaikan menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat pada tahun 2022 dan 2023.
“Sebenarnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara atau daerah, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan negara,” tandasnya.
Dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, ia mengajak pimpinan daerah yaitu gubernur, bupati dan wali kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi/kabupaten/kota se-Kalimantan Barat melalui perbaikan sistem pengendalian internal.
Tak hanya itu, BPK menganggap mutasi merupakan kebijakan strategis, demi menjaga dan membangun budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme.
“Terima kasih kepada Winner Franky Halomoan Manalu atas kerja keras dan dedikasinya selama menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, kemudian kepada Sri Haryati, sebagai Kepala Perwakilan yang baru, diharapkan dapat terus memperkokoh keberadaan BPK di Provinsi Kalimantan Barat dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” tuturnya.
Nampak hadir dalam kesempatan tersebut, yakni Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat, dan Direktur Pengelolaan Pemeriksaan VI.I BPK, T. Ipoeng Andjar Wasita. (Ama)
