Sudutkota.id – Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang meluncurkan program bertajuk “Bapenda Sambang Pondok Pesantren”. Langkah ini menjadi strategi baru untuk memperluas edukasi pajak sekaligus menggenjot capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak daerah.
Program ini digelar selama sepekan, mulai Senin (20/10/2025) hingga Jumat (24/10/2025). Tak hanya sekadar sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat komunikasi antara pemerintah daerah dan kalangan pesantren, yang selama ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Bapenda Kota Malang Moh. Sulthon, Kabid Pengendalian Pajak Daerah Syarif Hidayat, Kabid Perencanaan dan Pengembangan PAD Rizal Agusputra, serta petugas dari unit pelayanan pajak. Mereka turun langsung menemui para santri untuk memberikan edukasi seputar manfaat pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kontribusi nyata pajak terhadap pembangunan kota.
“Kegiatan Sambang Ponpes ini baru pertama kali kami lakukan. Biasanya kami fokus pada Sambang Kelurahan atau Sambang Perumahan, tapi kali ini kami ingin menggandeng kalangan pesantren. Harapannya, santri bisa ikut menjadi pelopor kesadaran pajak di lingkungan mereka,” ujar Syarif Hidayat, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, dari sekitar 90 pondok pesantren di Kota Malang, Bapenda memilih lima ponpes yang dianggap representatif di tiap wilayah untuk dikunjungi. Kegiatan dilakukan dengan konsep diskusi interaktif, pemutaran video edukatif, serta pembagian brosur pajak yang dikemas dengan pendekatan religius.
“Untuk hari ini, bertepatan dengan Hari Santri Nasional, kegiatan kami gelar di Ponpes Sabilurrosyad Gasek. Kemudian Kamis (23/10) di Ponpes Miftahul Huda, dan Jumat (24/10) di Ponpes Darul Ulum Agung. Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi pintu masuk agar kesadaran pajak tumbuh dari lingkungan pendidikan berbasis pesantren,” imbuhnya.
Antusiasme para santri cukup tinggi. Banyak di antara mereka yang mengajukan pertanyaan seputar pengelolaan pajak dan penggunaannya oleh pemerintah daerah. Beberapa santri bahkan menyinggung pentingnya transparansi pajak agar masyarakat makin percaya pada pengelolaan PAD.
“Setelah sosialisasi, banyak santri yang antusias bertanya tentang manfaat pajak dan penggunaannya. Ini menunjukkan mereka mulai peduli terhadap kontribusi pajak bagi pembangunan daerah,” kata Syarif.
Bapenda juga memanfaatkan momen ini untuk memaparkan capaian pajak tahun 2025. Hingga akhir Oktober, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah mencapai 91,38 persen, atau sekitar Rp66,70 miliar dari target Rp73 miliar.
“Kami optimistis target PBB bisa tercapai 100 persen bahkan lebih. Saat ini tren kesadaran masyarakat membayar pajak cukup baik. Kami terus dorong melalui pendekatan persuasif dan edukatif seperti ini,” tegasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Bapenda Moh. Sulthon menambahkan bahwa pendekatan spiritual dan edukatif melalui pesantren diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial dalam membayar pajak. “Santri punya peran strategis dalam membangun peradaban dan moral bangsa. Kami percaya, dari pesantren bisa lahir generasi sadar pajak yang turut menopang kemandirian daerah,” ujarnya.
Program Bapenda Sambang Ponpes ini juga disambut positif oleh pihak pesantren. Mereka menilai kegiatan seperti ini bisa menjadi wadah pembelajaran baru bagi para santri untuk memahami kontribusi pajak terhadap fasilitas publik, pendidikan, dan pelayanan masyarakat.
