Sudutkota.id- Presiden yang Dimakzulkan Yoon Suk Yeol tampak tenang saat tiba di pengadilan Seoul untuk menghadiri sidang pertama atas tuduhan pemberontakan pada Kamis (20/2). Kasus ini menjadi sorotan utama karena merupakan penuntutan pidana pertama terhadap seorang pemimpin petahana di Korea Selatan.
Jaksa telah mendakwa Yoon bulan lalu, menuduhnya memimpin pemberontakan serta menerapkan darurat militer jangka pendek pada tanggal 3 Desember. Di tengah pengamanan ketat oleh deretan bus polisi, Yoon tiba di pengadilan dari Pusat Penahanan Seoul dimana dia ditahan.
Dalam sidang, jaksa meminta agar kasus ini segera diproses mengingat seriusnya tuduhan yang dihadapi Yoon. Namun pengacara Yoon meminta waktu lebih lama untuk meninjau catatan terkait kasus ini. Mereka menyatakan bahwa Yoon tidak memiliki niat untuk merusak negara, dan deklarasi darurat militernya hanya bertujuan untuk memberi tahu publik tentang masalah legislatif yang terjadi.
“Yoon tidak punya niat untuk melumpuhkan negara. Deklarasi darurat militernya bertujuan untuk memberi tahu publik tentang kediktatoran legislatif dari partai oposisi yang besar,” terangnya.
Pada sidang berikutnya yang dijadwalkan pada tanggal 24 Maret 2025, pengacara Yoon juga mengajukan permohonan pembatalan penahanan, dengan alasan bahwa proses penyelidikan telah dilakukan secara ilegal. Masih belum jelas kapan keputusan penahanan akan diambil oleh pengadilan.
Selain dari kasus pidana, Yoon juga tengah mengikuti sidang pemakzulan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah memasuki tahap akhir. Saksi-saksi termasuk Perdana Menteri yang dimakzulkan, Han Duck-soo, memberikan kesaksian tentang situasi politik yang kacau selama dan setelah darurat militer.
“Saya sangat terbebani oleh keputusan yang dirasakan oleh setiap orang di antara kita akibat politik ekstrem yang terjadi sebelum, selama, dan setelah darurat militer. Semua prosedur yang berkaitan dengan darurat militer harus dilaksanakan secara adil dan masuk akal agar tidak terjadi perpecahan bangsa,” jelas Han.
Mahkamah Konstitusi sedang mempertimbangkan apakah Yoon akan dicopot dari jabatannya secara permanen atau dipulihkan setelah pemungutan suara pemakzulan oleh parlemen pada tanggal 14 Desember. Yoon dan pengacaranya bersikeras bahwa tindakan darurat militer yang mereka lakukan hanya sebagai upaya untuk melawan kebuntuan politik yang terjadi. Jika Yoon disingkirkan, pemilihan presiden baru harus diadakan dalam waktu 60 hari. (Ka)
