Sudutkota.id- Dalam upaya mewujudkan Kota Malang yang lebih baik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang telah menggelar rapat koordinasi membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 pada Selasa (10/9).
Rapat ini menjadi ajang penting bagi kedua lembaga untuk bersinergi dan merumuskan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Pj Wali Kota Malang memaparkan 11 kegiatan prioritas untuk pembangunan Kota Malang tahun anggaran 2025. Mulai dari revitalisasi Pasar Besar, persiapan Porprov Jatim 2025, pembangunan TPS, penanganan banjir di Kawasan Soekarno Hatta, lahan parkir Kayutangan hingga bansos terpadu.
Salah satu sorotan utama adalah pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim 2025. Ketua Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengusulkan agar pengelolaan anggaran tersebut dialihkan ke Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Dari total anggaran mencapai 51 miliar rupiah, yang mana 20 miliarnya untuk bonus atlet. Lebih baik laporan pertanggungjawabannya dari Dispopar, Kami khawatir pengelolaan oleh KONI akan bermasalah,” ungkapnya.
Selain itu, DPRD Kota Malang juga menyoroti berbagai permasalahan lain yang dihadapi Kota Malang, seperti ketimpangan kualitas pendidikan, pengelolaan sampah yang belum optimal, dan masalah banjir.
Seperti yang diungkapkan oleh Asmualik dari Fraksi PKS. Menurutnya ada ketimpangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta di Kota Malang. Khususnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“SMP swasta yang bagus pasti mahal, kalau murah kurang diminati. Saya berharap sekolah swasta juga diperhatikan agar standarnya sama dengan sekolah negeri. Baik dari sisi guru maupun sarana prasarananya,” ucapnya.
Menambahkan apa yang disoroti rekannya tersebut, Suryadi dari Fraksi Golkar menyoroti kurangnya fasilitas di beberapa sekolah. Bahkan ada sekolah negeri yang tidak memiliki musala. Ia juga menegaskan pentingnya rehabilitasi infrastruktur sekolah, terutama di tingkat SD dan SMP.
“Kota Malang tidak bisa dianggap Kota Pendidikan kalau infrastrukturnya belum memadai,” tekannya.
Senada dengan dua rekannya, Harvard Kurniawan dari Fraksi PDIP menambahkan pentingnya pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rehabilitasi sekolah.
“Saya berharap anggaran CSR digunakan sebaik-baiknya untuk hal yang tidak tercover dalam nomenklatur APBD,” ujar Harvard.
Sementara itu, Fathol Arifin dari Fraksi PKB menyoroti masalah sampah dan banjir yang masih menjadi tantangan besar di Kota Malang. Ia mengungkapkan bagaimana kondisi tempat pembuangan sampah (TPS) yang memprihatinkan. Salah satunya TPS yang berada di Muharto, Ia menekankan perlunya solusi serius terkait pengelolaan sampah dalam jangka panjang.
“Kondisi TPS di Muharto kondisinya parah sekali, karenanya kita perlu mendatangkan ahli khusus daur ulang, kalau tidak TPA bisa jadi gunung sampah dalam 5-10 tahun kedepan,” jelasnya.
Fathol juga menyoroti masalah banjir yang mulai semakin parah, lantaran air yang masuk hingga ke dalam rumah warga, dan kemacetan yang belum terselesaikan menjadi perhatian utama.
Dalam hal pelayanan RSUD Kota Malang, Fathol mengkritik kurangnya kapasitas RSUD dalam menangani pasien, yang sering kali harus dirujuk ke rumah sakit lain, bahkan ke luar kota.
“RSUD belum mampu menampung pasien, sering kali pasien malah dipingpong ke sana kemari,” sambungnya.
Merespon berbagai masukan DPRD Kota Malang yang berharap agar anggaran APBD 2024 dapat dikelola dengan lebih transparan dan tepat sasaran guna memperbaiki sektor-sektor penting di Kota Malang, orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang, Iwan Kurniawan pun berterima kasih atas semua kritik dan saran yang diterimanya itu.
“Terima kasih Bapak Ibu DPRD Kota Malang. Hari ini saya bisa “beli” banyak masalah di sini,” pungkasnya mengganti istilah kata masukan dengan kata beli. (Adv)
