Sudutkota.id – Pj Wali Kota Malang disebut bakal maju di bursa Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada 2024 ini. Hal itu sudah bukan rahasia umum lagi. Pasalnya, banner Wahyu Hidayat dengan jargonnya ‘Mbois’ telah terpampang di sudut-sudut Kota Malang.
Terpanjangnya wajah Wahyu di banner yang terpasang itu mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Tak sedikit yang menyebut bahwa mantan Sekda Kabupaten Malang itu seolah melakukan kampanye dengan memanfaatkan kekuasaannya.
Bahkan, teranyar, atas tindakan Wahyu itu, muncul rumor yang namanya ‘Partai Pemkot’ atau ‘Partai ASN’. Hal ini tentunya memantik komentar dari berbagai pihak. Salah satunya dari Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.
Made mengaku sedih setelah mendengar rumor di masyarakat bahwa sekarang di Kota Malang ini sudah ada partai baru yang disebut Partai ASN (Partai Pemkot),
“Ini kan miris bagi kita. Berarti apa yang disuarakan oleh dewan, yang salah satu fungsinya kami di bidang pengawasan, sudah kami ingatkan bagaimana netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara),” ujarnya di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (9/8/2024).
Made mengaku cukup bersyukur. Pasalnya, ia telah menerima undangan dari Pj Gubernur Jawa Timur soal adanya pelantikan Pj Wali Kota Malang yang baru.
“Saya sudah menerima surat undangan dari Pj Gubernur bahwa besok sudah ada pelantikan Pj baru. Namun infonya siapa belum sampai ke kami. Paling tidak akan membuat pak Wahyu makin fokus lah,” katanya.
Made berharap Satpol PP Kota Malang segera bertindak untuk melakukan fungsinya.
“Pj di Kota Malang ini hanya satu, sekarang pak Wahyu, sedangkan besok sudah bukan lagi. Artinya besok hari Sabtu (10/8) tengah malam, semua atribut yang bergambar Pj Wali Kota Wahyu Hidayat, pihak Satpol PP wajib menurunkan tanpa terkecuali,” tegas Made.
Namun, kata Made, terkecuali gambar Wahyu yang tidak ada logo Pemkot Malang atau kata Pj Wali Kota Malng, karena itu menjadi hak politik Wahyu.
“Tapi yang ada kata kata Pj-nya harus diturunkan. Baik diturunkan secara pribadi inisiatif timnya atau Satpol PP yang wajib menurunkan. Kami di PAK sudah menganggarkan itu,” ujar politisi PDIP itu.
Bahkan, Made mengaku telah langsung berkomunikasi dengan Satpol PP Kota Malang untuk segera melakukan penurunan atribut yang bergambar Pj Wahyu Hidayat.
“Kami dapat undangan sekitar pukul 19.00 di Gedung Gubernuran Propinsi Jatim, berarti setelah pengambilan sumpah janji jabatan Pj Wali Kota yang baru oleh PJ Gubernur Jatim, maka pada saat itu juga berlaku Pj yang asli siapa, apakah si A atau si B saya belum tahu,” tukasnya.
Terbaru, beredar kabar bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) Kota Malang telah memberikan rekomendasi kepada pria dengan jargon ‘mbois‘ itu untuk maju di Pilkada serentak November 2024 mendatang.
Bahkan Gerinda telah memasangkan Wahyu Hidayat dengan Ali Mutohirin, kader PSI, dengan sebuta WALI (Wahyu-Ali) yang sudah santer disebarluaskan.
Untuk diketahui, Wahyu Hidayat merupakan mantan Sekda Kabupaten Malang, merupakan mantan ASN di Pemerintah Kabupaten Malang. Kiprah dia di pemerintahan terbilang moncer. Diketahui, Wahyu pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Malang dan Dinas PU Cipta Karya.
Pada 2020, ia berada di puncak karir sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Malang, karena diangkat menjadi Sekretaris Daerah (Sekda).
Pada 24 September 2024, pria kelahiran 17 Desember 1966 itu dilantik menjadi Pj Wali Kota Malang. Saat mengemban jabatannya sebagai Pj Wali Kota Malang, Wahyu disebut-sebut dapat dukungan dari masyarakat untuk maju mencalonkan diri sebagai Wali Kota Malang.
Hasrat politik Wahyu sudah mulai terlihat. Terbaru, ia resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Juli 2024, sebagai Pj Wali Kota Malang. Tujuannya untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kota Malang.
Wahyu juga diketahui melakukan komunikasi intens dengan berbagai parpol. Salah satunya Gerindra. Gerindra sendiri pada Pileg 2024 berhasil mendapat enam kursi di DPRD Kota Malang.
Sementara, pasangannya, Ali Mutohirin merupakan kader dari PSI. PSI, dalam Pileg kemarin, talah meraih dua kursi. Artinya koalisi WALI sudah memiliki delapan kursi. Tinggal mencari tambahan satu kursi lagi untuk memenuhi syarat keduanya maju di Pilkada.
Pasalnya, syarat mendaftarkan diri untuk maju di Pilkada Kota Malang di KPU yakni minimal harus memiliki sembilan kursi parpol di DPRD Kota Malang. (Mt)
