Sudutkota.id – Harapan Pemkot Batu menekan kebocoran retribusi parkir melalui pemasangan gate parkir elektronik di kawasan Alun-Alun Batu hingga kini belum terwujud. Perangkat yang terpasang di tiga titik sejak Desember 2025 tersebut masih belum berfungsi, sementara sistem parkir manual tetap berjalan seperti biasa.
Di lapangan, keberadaan gate parkir modern belum membawa perubahan berarti. Pengunjung masih menerima karcis manual dari juru parkir, sementara mesin gate parking tampak tak pernah dioperasikan. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa fasilitas tersebut hanya menjadi pelengkap visual tanpa manfaat nyata.
Padahal, proyek pengadaan gate parkir elektronik digadang-gadang sebagai solusi untuk memperbaiki tata kelola parkir sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selama bertahun-tahun, realisasi retribusi parkir tepi jalan Kota Batu selalu meleset jauh dari target yang ditetapkan.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan rencana uji coba e-parking pada Oktober hingga November 2025, dilanjutkan penerapan penuh pada November–Desember 2025. Namun hingga memasuki tahun 2026, rencana tersebut belum juga terealisasi, meski telah terjadi pergantian pimpinan di tubuh Dinas Perhubungan.
Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Batu, Chilman Suadi, mengungkapkan belum beroperasinya gate parkir disebabkan kendala teknis berupa jaringan internet.
“Ada kebutuhan alat untuk penyambungan jaringan internet ke gate. Alhamdulillah sekarang sudah bisa diatasi,” kata Chilman, Senin (2/2/2026).
Ia menyebut, setelah kendala tersebut teratasi, pengoperasian gate parkir elektronik direncanakan dimulai dalam waktu dekat.
“Insaallah bulan ini sudah bisa beroperasi,” ujarnya.
Meski demikian, lambannya pengoperasian sistem elektronik dinilai memperpanjang potensi kebocoran retribusi parkir. Sejumlah wisatawan pun menyayangkan kondisi tersebut.
“Kalau sudah elektronik kan lebih jelas. Kami sebagai pengunjung juga merasa tenang karena uang parkirnya masuk ke kas pemerintah,” ujar Andreas, wisatawan asal Sragen, Jateng.
Catatan Dishub Kota Batu memperlihatkan persoalan parkir memang belum pernah terselesaikan. Pada 2024, realisasi retribusi parkir tepi jalan hanya Rp1,6 miliar dari target Rp9 miliar. Target 2025 pun diturunkan menjadi Rp7 miliar, namun realisasi hanya mencapai sekitar Rp1,7 miliar.
Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi, menilai rendahnya capaian tersebut bukan semata persoalan sistem, melainkan lemahnya komitmen pengelolaan.
“Dari tahun ke tahun selalu tidak pernah sesuai target. Menurut saya ini soal kemauan dan kesungguhan, baik dari Dishub maupun juru parkir. Kalau tidak transparan dan serius, hasilnya akan terus seperti ini,” tuturnya.
