Sudutkota.id – Sebuah video rekaman kamera pengawas (CCTV) yang merekam insiden di Portal Bendungan Lahor Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, viral di media sosial. Video tersebut beredar luas setelah diunggah ke grup Facebook Info Kecamatan Sumberpucung (IKSP) dan menuai beragam tanggapan warganet.
Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pengendara sepeda motor melintas melalui jalur portal yang diduga tidak sesuai peruntukannya. Petugas portal yang berjaga tampak menghentikan dan menegur pengendara tersebut. Namun, situasi justru memanas ketika pengendara diduga enggan membayar dan memaksa melintas hingga menerobos palang portal otomatis.
Insiden itu berlanjut dengan aksi kejar-kejaran singkat antara petugas portal dan pengendara motor. Berdasarkan informasi yang berkembang di grup IKSP, peristiwa tersebut diduga berujung cekcok hingga terjadi aksi pemukulan terhadap pengendara. Meski demikian, dugaan pemukulan tidak terekam jelas dalam video CCTV yang beredar, sehingga kronologi lengkapnya masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Viralnya video tersebut memantik reaksi beragam dari warganet. Akun Facebook Kang Sas Vio Budiono menilai peristiwa itu dapat diproses secara hukum.
“Dilaporkan saja, video sudah bisa dengan jelas dijadikan bukti. Saksinya karyawan lain yang ada di situ. Kalau tidak mau mengaku, kandangkan sekalian, kena pasal menghalang-halangi penyidikan,” tulisnya.
Sementara itu, akun Bre menyoroti kebijakan pembaruan sistem portal yang dinilai justru menimbulkan persoalan baru.
“Dari awal program pembaruan portal sampai sekarang kok ada saja. Harusnya memudahkan, ini malah jadi masalah baru. Semoga segera dievaluasi dan mendapatkan solusi terbaik bagi pengelola maupun pengguna,” tulisnya.
Keluhan juga disampaikan akun Febriana Suci Romadhoni terkait mekanisme penggunaan kartu elektronik.
“Aku kemarin mau ke Blitar lewat situ disuruh pakai kartu e-tol, tapi tidak punya. Lewatnya juga jarang, mungkin setahun sekali. Disuruh beli kartu Rp35 ribu isi saldo Rp4 ribu, akhirnya mending putar balik lewat Karangkates,” ungkapnya.
Komentar bernada keras datang dari akun Wemee Ptr yang mempertanyakan dasar penerapan sistem pembayaran elektronik di kawasan tersebut.
“Sing gae aturan bayar e-toll sopo se? Alarm-mu brisik, iki teko kampungku kebrebeken. Gae aturan dewe ae,” tulisnya.
Terpisah, Perum Jasa Tirta (PJT) I menjelaskan bahwa sistem pembayaran non tunai di gerbang Kawasan Wisata Bendungan Lahor diterapkan secara bertahap sejak Juli 2025.
Kepala Divisi Operasional Bisnis PJT I, Inni Dian Rohani, mengatakan pembayaran non tunai untuk kendaraan roda empat telah diberlakukan sejak 1 Juli 2025. Sementara untuk kendaraan roda dua masih dalam tahap sosialisasi dan mulai diberlakukan efektif per 5 Januari 2026.
“Pembayaran dilakukan di gerbang masuk menggunakan pintu portal otomatis seperti pada gerbang tol. Sistem ini lebih efisien dan memudahkan pencatatan jumlah serta jenis kendaraan yang melintas,” ujar Dian.
Tarif yang diberlakukan yakni Rp1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat per sekali melintas. Sementara warga sekitar Bendungan Lahor di wilayah Kabupaten Malang dan Blitar dapat menggunakan kartu berlangganan, dengan tarif Rp5.000 per bulan bagi pelajar roda dua, Rp15.000 per bulan untuk roda dua umum, dan Rp50.000 per bulan untuk roda empat.
Menurut Dian, sosialisasi dan uji coba sistem ini telah dilakukan sejak Desember 2024. Pengendara yang telah memiliki kartu tol elektronik tidak perlu membuat kartu baru, sedangkan yang belum dapat mengurus di kantor layanan terdekat.
“Kami berharap masyarakat yang melintas atau berwisata bisa menyiapkan kartu tol elektronik. Informasi juga sudah kami sampaikan melalui baliho, media sosial, dan media online,” katanya.
Selain penerapan sistem pembayaran baru, PJT I juga menyiapkan sejumlah fasilitas wisata di kawasan Bendungan Lahor, mulai dari area bermain anak, sentra kuliner, gazebo, hingga wisata air menggunakan perahu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola portal maupun aparat terkait mengenai kronologi lengkap insiden dalam video viral tersebut. Warganet berharap adanya evaluasi menyeluruh agar kebijakan portal tidak kembali memicu konflik di lapangan.
.
