Sudutkota.id– Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur kembali memacu realisasi proyek pembangunan jembatan penghubung Desa Kudubanjar, Kecamatan Kudu, dengan Desa Sumbernongko dan Desa Sumberteguh, Kecamatan Ngusikan.
Proyek yang sempat gagal dikerjakan tahun lalu ini ditargetkan sudah masuk tahap lelang pada Februari 2026.
Jembatan tersebut menjadi infrastruktur vital untuk membuka akses antarwilayah dan memperlancar mobilitas warga di dua kecamatan.
Setelah mengalami kegagalan lelang hingga tiga kali pada tahun sebelumnya, Pemkab Jombang kini mendorong proses lebih awal agar proyek tidak kembali tersendat.
Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, Ahmad Rofiq Ashari, mengatakan seluruh dokumen perencanaan pembangunan jembatan sebenarnya telah rampung.
“Saat ini tinggal menunggu hasil review dari Inspektorat. Setelah selesai, langsung kami naikkan ke Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Targetnya Februari sudah masuk PBJ dengan sistem mini kompetisi,” ujar Rofiq, Rabu (7/01/2026).
Ia menegaskan, anggaran pembangunan jembatan telah disiapkan dan tidak mengalami perubahan, meski proyek sempat gagal terealisasi pada tahun lalu.
“Anggarannya sudah siap, sekitar Rp3 miliar. Karena tahun lalu gagal lelang sampai tiga kali tidak ada penawar, maka tahun ini kita dorong sejak awal agar tidak terulang,” jelasnya.
Sesuai perencanaan, jembatan yang akan dibangun memiliki panjang 27 meter dan lebar 4 meter.
Infrastruktur tersebut dirancang mampu dilalui kendaraan roda empat hingga truk, sehingga diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta mempercepat distribusi hasil pertanian dan perdagangan warga Kecamatan Kudu dan Ngusikan.
“Jembatan ini nantinya bisa dilalui kendaraan besar, termasuk truk,” pungkas Rofiq.
Sebagai informasi satu dari 12 Proyek Strategis Daerah (PSD) tahun anggaran 2025 dipastikan gagal terealisasi.
Proyek pembangunan jembatan di Desa Kudubanjar, Kecamatan Kudu, batal dilaksanakan setelah tiga kali pengadaan tidak ada pemenang.
Akibatnya, anggaran sebesar Rp 2,9 miliar dari APBD 2025 tidak terserap dan akan masuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
”Untuk proyek Jembatan Kudubanjar yang gagal di pengadaan barang dan jasa dan batal dibangun, anggarannya masuk Silpa. Mudah-mudahan bisa kembali teranggarkan tahun depan,” ujar Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang Syaiful Anwar melalui Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman Ahmad Rofiq Ashari.
Secara teknis, proyek tersebut telah dirapatkan dan dituangkan dalam berita acara, termasuk melibatkan bagian hukum Setdakab Jombang. Namun, hingga batas waktu pelaksanaan, pengadaan tak kunjung berhasil.
Kepala BPKAD Jombang M. Nashrulloh membenarkan bahwa dana yang tidak terserap akan menjadi bagian dari Silpa dalam struktur keuangan daerah.
”Ketika anggaran tidak terserap, maka masuk dalam Silpa tahun berjalan. Namun proses ini baru bisa dipastikan setelah APBD 2025 rampung,” jelasnya.
