Sudutkota.id – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) resmi meluncurkan program Miskin Ekstrem Pasti Kerja di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Program percontohan nasional ini menyasar keluarga miskin ekstrem dengan skema pelatihan singkat yang langsung diikuti penempatan kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Peluncuran atau kick off piloting program Miskin Ekstrem Pasti Kerja digelar di Dapur SPPG Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
Program ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kabupaten Jombang dipilih sebagai lokasi rintisan pertama di Indonesia karena dinilai memiliki komitmen kuat serta ekosistem pemberdayaan masyarakat yang siap berjalan.
Pemerintah menilai Jombang mampu menjadi model nasional dalam program pengentasan kemiskinan berbasis kerja produktif.
Mewakili Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin), Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Nunung Nuryartono, menegaskan bahwa pemerintah kini beralih pada strategi pemberdayaan yang mandiri dan berkelanjutan.
Menurutnya, program Miskin Ekstrem Pasti Kerja memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berorientasi pada pemberdayaan.
Masyarakat miskin ekstrem tidak hanya menerima bantuan, tetapi diberikan pelatihan intensif yang langsung diikuti penempatan kerja sebagai tenaga operasional di unit-unit SPPG.
Secara nasional, Kemenko PM memproyeksikan program ini mampu menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja sepanjang periode 2025–2026 melalui SPPG yang tersebar di berbagai daerah.
Khusus di Kabupaten Jombang, sebanyak 300 warga miskin ekstrem telah mengikuti pelatihan dan siap bekerja dengan estimasi penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan.
“Dari Jombang kita buktikan kemiskinan ekstrem bisa dihentikan. Dengan pendapatan tetap, stabilitas ekonomi keluarga terjaga dan daya beli masyarakat meningkat di tengah naiknya biaya hidup,” ujar Nunung, Selasa 30 Desember 2025.
Ia juga mengapresiasi terbentuknya ekosistem lokal di Jombang. Seluruh kebutuhan bahan baku SPPG dipasok dari petani dan pedagang lokal di sekitar wilayah operasional, sehingga mendorong perputaran ekonomi kerakyatan dan menggerakkan usaha mikro kecil secara masif.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenko PM menyampaikan empat arahan strategis kepada pemerintah daerah, yakni menjadikan sekolah dan madrasah sebagai pusat pembentukan karakter mandiri, memfasilitasi sertifikasi bagi masyarakat usia produktif, memastikan keluarga miskin terserap di unit SPPG, serta meningkatkan akurasi data sosial ekonomi agar program tepat sasaran.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memberdayakan rakyatnya. Jombang menunjukkan sinergi luar biasa, dan model ini akan kami replikasi ke berbagai daerah,” tegas Nunung.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin, mewakili Bupati Jombang Warsubi, menyambut positif program strategis tersebut. Ia menilai program ini membuka jalan nyata bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Di Jombang, program ini menyasar 300 penerima manfaat yang akan ditempatkan di tujuh SPPG di Kecamatan Bareng, Diwek, Ngoro, dan Jombang,” jelas Salmanudin.
Wakil Bupati berpesan agar peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh.
Pemerintah Kabupaten Jombang, kata dia, berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026.
Kegiatan ditandai dengan penyerahan sertifikat pelatihan secara simbolis, penyerahan sertifikat individu, serta simbolisasi penyerapan tenaga kerja ke pengelola SPPG.
SPPG Jombang Ngoro Badang tercatat menyerap 60 tenaga kerja, sementara SPPG Jombang Bareng Banjaragung menyerap 50 tenaga kerja dari keluarga miskin ekstrem.
Fasilitas tersebut dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada 8 Januari 2026. Dengan dimulainya piloting program di Jombang, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dapat tercapai melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
