Sudutkota.id – Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna kedua pada 2024. Sidang tersebut membahas persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H, Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025.
Jokowi memimpin Sidang Paripurna Kabinet (SKP) di Istana Negara Jakarta, Senin, (26/2) yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga antara lain, Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Mendikbud Nadiem Makarim, Mensesneg Pratikno, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Jokowi menekankan 5 poin penting dalam sidang paripurna yang berfokus pada persiapan bulan Ramadan dan Idulfitri serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal untuk tahun 2025.
“Dalam sidang kabinet paripurna hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadan dan di bulan April kita akan merayakan Idulfitri 1445 H,” ucap Jokowi.
Jokowi menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk, termasuk menjaga persediaan pangan dan stabilitas harga bahan pokok, hingga menyiapkan infrastruktur dan moda transportasi mudik.
“Saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan terutama bahan pokok, dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial,” himbaunya.
Lebih lanjut, Jokowi menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan moda transportasi untuk mendukung tradisi mudik di Indonesia.
“Yang kedua, cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira itu setiap tahun kita selalu persiapkan, karena ini adalah event tahunan,” ujar Jokowi.
Jokowi juga menekankan pentingnya persiapan untuk RKP dan kebijakan fiskal tahun 2025 sebagai jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program Presiden terpilih.
“Kemudian yang ketiga, terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025. RKP Tahun 2025 dan Kebijakan Fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi, ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN Tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” tuturnya.
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memahami situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Presiden pun menyinggung perekonomian sejumlah negara yang sudah masuk ke dalam resesi.
“Yang keempat, terkait Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025, kita harus betul-betul memahami, mengikuti situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Kita tahu semuanya bahwa beberapa negara ekonominya sudah masuk ke resesi, seperti Jepang, Inggris, baru saja masuk ke resesi itu. Sehingga, antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian, tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan contingency plan, jika terjadi gejolak dan krisis, “ucapnya.
Mengakhiri sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa kebijakan fiskal tahun 2025 harus terus mendukung berlanjutnya transformasi ekonomi yang telah dilakukan selama dekade terakhir. Ia menyerukan kolaborasi semua pihak untuk memastikan efektivitas rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
“Kemudian yang terakhir, untuk postur makro fiskal dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, transformasi ekonomi harus, yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir, harus terus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” pungkasnya. (wn)
