Sudutkota.id– Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, Jawa Timur tercatat sebagai salah satu OPD dengan serapan APBD Jombang 2025 belum mencapai 50 persen hingga November ini.
Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 50 persen utamanya disebabkan karena masih berjalannya sejumlah proyek fisik APBD Jombang 2025–2026, serta gagalnya satu proyek strategis daerah yang tidak bisa dilaksanakan tahun ini.
Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perkim Jombang, Ahmad Rofiq Ashari, membenarkan bahwa realisasi masih di bawah separuh anggaran.
Ia menegaskan seluruh pekerjaan fisik kini sedang dipacu agar tuntas sebelum penutupan tahun anggaran.
“Serapan kami masih 42,51 persen karena beberapa proyek fisik baru berjalan. Sebagian besar pekerjaan baru dimulai menjelang akhir tahun,” ujar Rofiq, Minggu (9/11/2025).
Beberapa pekerjaan besar yang masih berlangsung antara lain rehabilitasi trotoar di tiga ruas jalan utama Kota Jombang, yaitu di Jalan KH Abdurrahman Wahid, Jalan RE Martadinata, dan Jalan Kusuma Bangsa.
“Ketiga proyek itu berkontribusi sekitar dua persen terhadap serapan APBD,” jelasnya.
Selain itu, terdapat sekitar 20 paket kegiatan lain dengan nilai lebih kecil yang juga belum rampung. “Seluruhnya kini sedang dikebut agar tidak melewati batas akhir tahun,” katanya.
Rofiq menambahkan, serapan anggaran juga tertekan akibat gagalnya proyek strategis pembangunan jembatan Kudubanjar di Kecamatan Kudu.
Proyek senilai Rp 2,9 miliar dari APBD Jombang 2025 tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tiga kali proses lelang tidak menemukan pemenang.
“Karena proyek jembatan Kudubanjar tidak bisa dilaksanakan, otomatis sekitar empat persen anggaran tidak terserap,” ujarnya.
Meski capaian masih rendah, Dinas Perkim optimistis serapan APBD Jombang dapat meningkat signifikan pada akhir tahun, seiring rampungnya seluruh pekerjaan fisik.
“Kalau semua pekerjaan selesai tepat waktu, kami optimistis serapan bisa di atas 80 persen, bahkan mendekati 90 persen,” tegas Rofiq.
