Jombang, Sudutkota.id – Rencana pembangunan Jembatan Kudubanjar di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, resmi batal direalisasikan pada tahun anggaran 2025.
Proyek strategis daerah senilai Rp 2,9 miliar dari APBD Jombang itu tak bisa dikerjakan setelah tiga kali proses lelang gagal mendapatkan pemenang.
Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, Ahmad Rofiq Ashari, mengatakan seluruh tahapan lelang konstruksi jembatan tersebut berakhir gagal karena tidak ada rekanan yang memenuhi syarat.
“Pada lelang pertama melalui mini kompetisi ada dua penawar. Satu sudah dinyatakan menang, tetapi tidak hadir saat penandatanganan kontrak sehingga tidak bisa dilanjutkan,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).
Pada lelang kedua, hanya ada satu penawar sehingga sistem otomatis menggugurkan hasil karena tidak ada pesaing. Lelang ketiga pun kembali mentok. Dua peserta yang mendaftar tidak lolos persyaratan administrasi dan teknis.
“Kami sudah membuka tiga kali kesempatan, tetapi tetap tidak ada yang lolos. Akhirnya proyek ini tidak bisa kami jalankan tahun ini,” tegasnya.
Gagalnya proses lelang membuat pembangunan Jembatan Kudubanjar kembali tertunda tanpa kepastian jadwal. Peluang proyek ini masuk APBD 2026 dipandang kecil, karena pembahasan anggaran reguler Pemkab Jombang sudah selesai.
“Kalau dimasukkan ke APBD 2026 reguler tidak memungkinkan. Mungkin bisa diajukan lewat P-APBD 2026, tapi bergantung kondisi keuangan daerah,” jelas Rofiq.
Jika kembali dianggarkan, pengerjaan kemungkinan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diarahkan pada pembangunan struktur bawah jembatan dengan biaya di bawah Rp 1 miliar. Struktur atasnya baru bisa dikerjakan pada 2027.
Tidak hanya jembatan utama, harapan warga Desa Kudubanjar untuk mendapatkan jembatan bailey senilai Rp 3,6 miliar juga kandas. Pengadaan melalui sistem e-purchasing sebanyak tiga kali tetap tidak menemukan penyedia.
”Sudah dipastikan tidak jadi tahun ini. Tiga kali pengadaan tidak ada pemenang. Sudah kami laporkan ke bupati. Sesuai rekomendasi MCP KPK, dananya akan di-SiLPA-kan,” kata Rofiq.
Menurutnya, faktor terbesar kegagalan pengadaan adalah minimnya penyedia yang berani mengajukan penawaran. “Kelihatannya berat di modal. Tidak ada yang berani menawar, bahkan sampai tiga kali tetap gagal,” ujarnya.
