Sudutkota.id – Pemerintah Kota Malang kembali mencatat prestasi membanggakan. Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhasil meraih predikat “A” dalam hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.
Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, dalam apel di halaman Balai Kota Malang, Senin (13/10/2025).
Dalam sambutannya, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan bukti kerja nyata seluruh jajaran ASN yang terus berkomitmen memperkuat pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.
“Predikat ‘A’ bukan sekadar simbol nilai tinggi. Ini adalah bukti nyata integritas dan kerja keras seluruh birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Wahyu.
Ia menambahkan, capaian tersebut harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh OPD untuk terus memperkuat tata kelola berbasis hasil (result oriented). Menurutnya, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang konsisten telah mendorong efektivitas birokrasi di Kota Malang.
Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Daerah Kota Malang dan tim penilai internal, lima OPD dengan nilai tertinggi AKIP 2025 adalah:
Bappeda Kota Malang – Nilai 89,15
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) – Nilai 89,10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) – Nilai 88,65
Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) – Nilai 88,40
BKPSDM Kota Malang – Nilai 88,35
Kelima OPD tersebut juga menerima hadiah pembinaan sebesar Rp50 Juta yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat sistem kerja berbasis data.
Kepala Bappeda Kota Malang menyampaikan apresiasi atas dukungan Wali Kota dan seluruh jajaran perangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif yang fokus pada perencanaan berbasis data dan evaluasi berkelanjutan.
“Evaluasi AKIP menjadi tolok ukur seberapa jauh program pemerintah memberi dampak nyata bagi masyarakat. Kami berkomitmen memperkuat sistem kerja yang transparan, efisien, dan berorientasi hasil,” ujarnya.
Pemkot Malang menargetkan agar seluruh OPD pada tahun depan dapat meraih predikat minimal “BB”. Wali Kota Wahyu berharap budaya kerja ASN yang berintegritas dan efisien bisa menjadikan Kota Malang sebagai model birokrasi modern dan berdaya saing tinggi.
“Kami ingin birokrasi Kota Malang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.