Sudutkota.id – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025 dipusatkan di Gedung Dinas Sosial UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Jalan Raya Sulfat No.12, Blimbing, Kota Malang, Minggu (27/7/2025).
Acara ini tidak hanya menjadi momen peringatan, tetapi juga forum penting untuk menegaskan kembali komitmen semua pihak dalam melindungi hak dan masa depan anak-anak Indonesia.
Hadir sebagai pembicara utama, Ketua Komnas Perlindungan Anak Jawa Timur, Febri Kurniawan Pikulan, S.H., CLA, membeberkan data terkini serta tantangan dalam upaya perlindungan anak.
Ia menyebut, rata-rata laporan kasus yang masuk ke lembaganya setiap hari berkisar antara 3 hingga 7 kasus.
Jenis laporan yang diterima pun beragam, mulai dari permintaan pendampingan psikologi, pendampingan hukum, hingga permintaan edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
“Ini menggambarkan bahwa masalah perlindungan anak tidak bisa dianggap remeh. Kasus yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya terjadi. Kebanyakan tidak terungkap karena berbagai alasan, termasuk tekanan sosial dan ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pelaporan,” terang Febri di hadapan para peserta kegiatan.
Febri menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap anak, termasuk bullying dan pelecehan seksual, sebagian besar tidak diketahui oleh pihak luar karena terjadi di lingkungan yang paling privat: rumah dan sekolah.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat pemerintahan hingga struktur terkecil seperti keluarga, tetangga, RT, dan RW.
“Jika terjadi kekerasan atau perundungan, tidak mungkin wali kota atau polisi langsung tahu. Yang paling tahu adalah keluarga dan tetangganya. Tapi sekarang tantangannya, orang tua banyak yang bekerja. Siapa yang bisa menggantikan fungsi pengawasan ini. Tetangga. RT. RW. Dan itulah kenapa ke depan kami mendorong kerja sama lintas sektor, terutama dengan kepala desa, Karang Taruna, dan PKK,” jelasnya.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Komnas Perlindungan Anak Jawa Timur mulai menggagas sistem kerja berbasis komunitas lokal. Salah satu pendekatannya adalah mendorong peran aktif perangkat desa dan organisasi kemasyarakatan dalam menyusun program deteksi dini terhadap anak-anak yang mengalami masalah di lingkungan sekitar.
“Perlu ada langkah baru, jangan hanya sosialisasi semata. Kita harus punya strategi dan gerakan nyata yang berakar dari masyarakat. Kolaborasi dengan desa adalah kunci. Karena yang tahu anak bermasalah itu bukan kami, tapi orang-orang di sekitar mereka,” tegas Febri.
Hingga awal Juli 2025, Komnas Perlindungan Anak Jawa Timur mencatat sekitar 78 laporan kasus kekerasan anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen di antaranya mendapatkan pendampingan hukum. Sebagian besar lainnya melibatkan pendampingan psikologis serta upaya mediasi dan perlindungan darurat.
Namun Febri menambahkan, angka tersebut diyakini hanyalah “puncak gunung es”. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena minimnya kesadaran masyarakat atau rasa takut dari pihak korban.
“Kalau bicara data, saya kira yang tercatat hanya sekitar 0,1 persen dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi tugas kita bukan hanya menunggu laporan, tapi aktif mendekati lingkungan terkecil dan membuka ruang aman bagi anak-anak untuk bersuara,” katanya.
Acara peringatan HAN di Kota Malang ini sekaligus menjadi ruang refleksi bahwa kerja-kerja perlindungan anak harus terus diperkuat dari bawah.
Momentum ini juga menjadi titik awal dari komitmen baru antara Komnas PA Jawa Timur dengan berbagai pihak, termasuk Komnas PA Malang Raya, dinas terkait, hingga aparat desa dan masyarakat sipil.
“Ini bukan seremoni belaka. Yang kita butuhkan adalah langkah nyata. Kita ingin anak-anak tumbuh aman dan merdeka, dan itu hanya bisa dicapai jika masyarakat mau ikut serta menjaga,” tutup Febri.(mit)
