Sudutkota.id – Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya akan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama dari blok Barat yang mengakui secara resmi negara Palestina pada September mendatang. Keputusan ini memicu gelombang reaksi diplomatik dari Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika Serikat.
Langkah Macron sebenarnya bukan kejutan sepenuhnya. Saat berkunjung ke kota Al-Arish, Mesir, yang berbatasan langsung dengan Jalur Gaza, pada April lalu, ia menyaksikan langsung krisis kemanusiaan yang memburuk akibat konflik berkepanjangan. Sepulangnya ke Paris, Macron memberi sinyal kuat bahwa Prancis akan mengambil langkah konkret, termasuk pengakuan terhadap negara Palestina.
Dilansir dari Reuters, Macron sempat berupaya menggalang dukungan dari sekutu G7 seperti Inggris dan Kanada agar bersama-sama melakukan pengakuan, sembari mendorong negara-negara Arab melunak terhadap Israel lewat forum konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, menurut tiga diplomat yang dikutip, rencana itu kandas karena Inggris dan Kanada enggan menantang posisi Amerika Serikat.
“Semakin jelas bahwa kami tidak bisa menunggu semua pihak bergabung. Kami harus bergerak sendiri,” kata seorang diplomat Prancis.
Secara internal, Macron juga menghadapi tekanan besar dari masyarakat Prancis, yang geram atas tayangan-tayangan memilukan dari Gaza. Namun, dengan populasi Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa, serta iklim politik yang sangat terpolarisasi, tidak ada keputusan yang bisa menyenangkan semua pihak.
Amerika Serikat dan Israel bereaksi keras terhadap pengumuman tersebut. Keduanya menuding langkah Macron sebagai bentuk “hadiah” kepada Hamas, kelompok bersenjata yang menguasai Gaza dan dianggap bertanggung jawab atas serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Namun, Macron sudah terlebih dahulu berdiskusi panjang dengan mantan Presiden AS Donald Trump serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum membuat keputusan.
Trump menyebut keputusan Prancis “tidak berarti banyak”, namun tetap menyebut Macron sebagai “orang baik”.
Rencana Konferensi dan Respons Global
Pengakuan resmi dari Prancis akan diumumkan pada konferensi tingkat tinggi yang direncanakan berlangsung di sela-sela Sidang Umum PBB pada September. Sebelumnya, konferensi serupa dijadwalkan pada Juni, namun ditunda akibat tekanan diplomatik dari AS serta meningkatnya ketegangan setelah serangan udara Israel ke Iran.
Beberapa analis menilai Macron memanfaatkan janji pengakuan ini sebagai alat diplomatik untuk menekan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas melakukan reformasi internal, sekaligus mengajak negara-negara Arab berkontribusi dalam stabilisasi kawasan dan perlucutan senjata Hamas.
“Macron sedang berperan sebagai katalisator agar pihak-pihak regional bergerak menuju solusi dua negara yang nyata,” ujar Rym Momtaz, Pemimpin Redaksi Strategic Europe, blog dari Carnegie Europe.
Namun, pengamat lain bersikap lebih skeptis. Menurut mereka, meski pengakuan ini bersifat simbolis, kenyataannya negara Palestina yang berfungsi secara nyata tetap belum terlihat di ujung konflik Gaza.
“Pengakuan dari negara besar seperti Prancis menunjukkan frustrasi yang makin memuncak terhadap kebijakan keras Israel,” kata Amjad Iraqi dari International Crisis Group. “Namun, apa gunanya pengakuan kalau tidak ada upaya nyata mencegah kehancuran total?”
Sumber-sumber diplomatik mengungkapkan bahwa Israel telah melobi intensif untuk menggagalkan langkah Macron, termasuk dengan ancaman pengurangan kerja sama intelijen hingga ancaman pencaplokan wilayah Tepi Barat. Namun, pejabat Prancis menilai Netanyahu akan tetap menjalankan kebijakannya di Tepi Barat, terlepas dari apa pun sikap Prancis.
Parlemen Israel sendiri baru saja menyetujui deklarasi tidak mengikat yang mendesak pemerintah menerapkan hukum Israel di wilayah Tepi Barat—langkah yang secara luas dianggap sebagai aneksasi de facto. Hal ini menambah urgensi pengakuan dari pihak Prancis.
“Jika ada momen dalam sejarah untuk mengakui negara Palestina, meski hanya secara simbolik, maka saat itu adalah sekarang,” ujar seorang pejabat senior Prancis. (af)
